SINKRONISASI VERTIKAL DAN HORISONTAL PERATURAN TUKAR GULING (RUILSLAG) TANAH BENGKOK (STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN TUKAR GULING TANAH BENGKOK DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal maupun horisontal, peraturan-peraturan yang mengatur tentang wewenang, prosedur dan pemanfaatan keuangan hasil pelepasan tanah bengkok yaitu Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor:174 Tahun 1988, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tin...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
1998
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/84028/2/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/84028/3/TH%20266-98%20BUY%20S.pdf http://repository.unair.ac.id/84028/ http://www.lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
Summary: | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal maupun horisontal, peraturan-peraturan yang mengatur tentang wewenang, prosedur dan pemanfaatan keuangan hasil pelepasan tanah bengkok yaitu Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor:174 Tahun 1988, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 Serta Surat Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: I Tahun 1982 pada satu sisi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada sisi lain, tidak sinkron. |
---|