PENETAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI E-COMMERCE PADA BENTUK MODEL BISNIS ONLINE MARKETPLACE

• Main Author: ADIMAS RAKYANDANI SAKSONO, 031714253007
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue; K3941-3974 Trade and commerce
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/84781/1/TMK.%2079-19%20Sak%20p%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/84781/2/TMK.%2079-19%20Sak%20p%20Daftar%20Isi.pdf; http://repository.unair.ac.id/84781/3/TMK.%2079-19%20Sak%20p%20Daftar%20Bacaan.pdf; http://repository.unair.ac.id/84781/4/TMK.%2079-19%20Sak%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/84781/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Online Marketplace merupakan salah satu model bisnis dalam transaksi ecommerce, definisi dari Online Marketplace adalah situs yang disediakan oleh penyelenggara jasa internet kepada para penjual untuk dapat menjajakan dagangannya melalui dunia maya. Keluarnya PMK 210/PMK.010/2018 menimbulkan akibat hukum bahwa Online Marketplace selain sebagai subyek PPN juga bertindak selau Wajib Pungut (WAPU) terhadap para pedagang online dalam platformnya, hal ini menimbulkan permasalahan sendiri karena Online Marketplace tidak termasuk kedalam entitas yang dapat ditunjuk sebagai WAPU dalam kebijakan yang berlaku di Indonesia. Maka pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah : 1. Sistem pemungutan pajak PPN dalam model bisnis Online Marketplace; dan 2. Fungsi Online Marketplace pada proses pemajakan e-commerce dengan berlakunya PMK 210/PMK.010/2018. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa pengenaan PPN dalam model bisnis Online Marketplace dilakukan pada 3 (tiga) proses bisnis Penyediaan Tempat, Penjualan BKP/JKP, dan Penyetoran Hasil Penjualan oleh Penyelenggara Online Marketplace kepada pedagang online. Penunjukan Online Marketplace sebagai WAPU dapat didasarkan dengan PMK, namun PMK 210/PMK.010/2018 tidak mengatur secara khusus penunjukan Online Marketplace sebagai WAPU, sehingga diperlukan adanya PMK lain yang khusus mengatur penunjukan Online Marketplace sebagai WAPU. Fungsi Online Marketplace sebagai WAPU menimbulkan kewajiban baru bagi penyedia jasa Online Marketplace, timbulnya kewajiban baru tersebut berakibat dapat dikenainya sanksi-sanksi perpajakan terkait kedudukan Online Marketplace sebagai WAPU, sanksi-sanksi tersebut adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai mana diatur dalam UU KUP.