PENETAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI E-COMMERCE PADA BENTUK MODEL BISNIS ONLINE MARKETPLACE
Online Marketplace merupakan salah satu model bisnis dalam transaksi ecommerce, definisi dari Online Marketplace adalah situs yang disediakan oleh penyelenggara jasa internet kepada para penjual untuk dapat menjajakan dagangannya melalui dunia maya. Keluarnya PMK 210/PMK.010/2018 menimbulkan aki...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian Indonesian Indonesian |
Published: |
2019
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/84781/1/TMK.%2079-19%20Sak%20p%20Abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/84781/2/TMK.%2079-19%20Sak%20p%20Daftar%20Isi.pdf http://repository.unair.ac.id/84781/3/TMK.%2079-19%20Sak%20p%20Daftar%20Bacaan.pdf http://repository.unair.ac.id/84781/4/TMK.%2079-19%20Sak%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/84781/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian Indonesian Indonesian |
Summary: | Online Marketplace merupakan salah satu model bisnis dalam transaksi ecommerce,
definisi dari Online Marketplace adalah situs yang disediakan oleh
penyelenggara jasa internet kepada para penjual untuk dapat menjajakan
dagangannya melalui dunia maya. Keluarnya PMK 210/PMK.010/2018
menimbulkan akibat hukum bahwa Online Marketplace selain sebagai subyek
PPN juga bertindak selau Wajib Pungut (WAPU) terhadap para pedagang online
dalam platformnya, hal ini menimbulkan permasalahan sendiri karena Online
Marketplace tidak termasuk kedalam entitas yang dapat ditunjuk sebagai WAPU
dalam kebijakan yang berlaku di Indonesia. Maka pokok permasalahan yang
dibahas dalam tesis ini adalah : 1. Sistem pemungutan pajak PPN dalam model
bisnis Online Marketplace; dan 2. Fungsi Online Marketplace pada proses
pemajakan e-commerce dengan berlakunya PMK 210/PMK.010/2018. Penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual
Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Hasil penelitian
ini adalah bahwa pengenaan PPN dalam model bisnis Online Marketplace
dilakukan pada 3 (tiga) proses bisnis Penyediaan Tempat, Penjualan BKP/JKP,
dan Penyetoran Hasil Penjualan oleh Penyelenggara Online Marketplace kepada
pedagang online. Penunjukan Online Marketplace sebagai WAPU dapat
didasarkan dengan PMK, namun PMK 210/PMK.010/2018 tidak mengatur secara
khusus penunjukan Online Marketplace sebagai WAPU, sehingga diperlukan
adanya PMK lain yang khusus mengatur penunjukan Online Marketplace sebagai
WAPU. Fungsi Online Marketplace sebagai WAPU menimbulkan kewajiban baru
bagi penyedia jasa Online Marketplace, timbulnya kewajiban baru tersebut
berakibat dapat dikenainya sanksi-sanksi perpajakan terkait kedudukan Online
Marketplace sebagai WAPU, sanksi-sanksi tersebut adalah sanksi administrasi
dan sanksi pidana sebagai mana diatur dalam UU KUP. |
---|