POLITISASI JABATAN (Studi Tentang Peran Aktor-Aktor Politik di Kabupaten Lamongan Dalam Proses Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2017)

• Main Author: YUSUP EFFENDI, 071514453021
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: HS2301-2460.7 Political and "patriotic" societies
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/85402/1/TP.%2001-19%20Eff%20p%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/85402/2/TP.%2001-19%20Eff%20p%20Daftar%20Isi.pdf; http://repository.unair.ac.id/85402/3/TP.%2001-19%20Eff%20p%20Daftar%20Pustaka.pdf; http://repository.unair.ac.id/85402/4/TP.%2001-19%20Eff%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/85402/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Studi ini membahas mengenai peran aktor-aktor politik, termasuk anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam proses lelang jabatan pimpinan tinggi pratama pada tahun 2017. Karena, anggota DPRD memiliki kewenangan melakukan kontrol terhadap kebijakan eksekutif, dan juga dapat berkomunikasi secara politis dengan Bupati, maka hal ini dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan Bupati untuk memilih pejabat yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah tertentu. Selanjutnya, peran yang dimiliki aktor-aktor politik, termasuk anggota DPRD dapat menimbulkan adanya transaksi/deal-deal politik antara pejabat (birokrat) dengan anggota DPRD. Serta, implikasi terhadap tatanan birokrasi maupun pemerintahan pasca lelang jabatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan cara wawancara mendalam dan penelaahan terhadap dokumen tertulis untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang bagaimana peran aktor-aktor politik, termasuk anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam proses lelang jabatan/seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor-aktor politik, termasuk anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam proses lelang jabatan adalah bersifat non teknis prosedural, yakni berupa masukan, saran dan kritik, bahkan mengusulkan seseorang yang dianggap mampu menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Akibatnya, timbul transaksi/deal-deal politik antara pejabat (birokrat) dengan anggota DPRD, yakni berupa pemberian proyek, pemberian sejumlah uang tertentu, dan mobilisasi massa guna mendukung kebijakan-kebijakan eksekutif. Selanjutnya, hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap tatanan birokrasi dan pemerintahan Kabupaten Lamongan yang kurang profesional, karena hanya mementingkan stabilitas politik semata. Hal ini, disebabkan adanya pemilihan pejabat birokrasi dilakukan secara spoil system sebagai konsekuensi official appointee pada Pemilukada serentak.