KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN PADA SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (Studi tentang Realitas Kebijakan, Praktik, dan Budaya Inklusif)

• Main Author: SISKA RETNO DAMAYANTI, 071414753006
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: HM461-473 Schools of sociology. Schools of social thought
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/85406/1/TSO.%2001-19%20Dam%20k%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/85406/2/TSO.%2001-19%20Dam%20k%20Daftar%20Isi.pdf; http://repository.unair.ac.id/85406/3/TSO.%2001-19%20Dam%20k%20Daftar%20Pustaka.pdf; http://repository.unair.ac.id/85406/7/TSO.%2001-19%20Dam%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/85406/8/JURNAL%20TSO.%2001-19%20Dam%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/85406/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Semua peserta didik bagaimanapun keadaanya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perwujudan pendidikan multikultural mengedepankan nilai-nilai kesetaraan. “Education for all” selalu menjadi semangat penggerak pendidikan inklusif. Tiga dimensi pendidikan inklusif yaitu kebijakan inklusif, praktik inklusif dan budaya inklusif. Pada dimensi kebijakan selalu nampak nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial. Namun pada dimensi praktik apakah pelaksanaan layanan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara telah sesuai tujuan yang diharapkan pemerintah dan undang-undang. Bagaimana realitas praktik bergantung dengan pemaknaan oleh pemangku kepentingan dalam sekolah. Pemaknaan terbentuk dari pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda tiap individu, nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam diri individu melalui proses pembiasaan dalam praktik keseharian di sekolah, menjadi dimensi budaya inklusif. Realitas pendidikan inklusif dari berbagai dimensi tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana pemangku kepentingan di sekolah penyelenggara mengkonstruksi realitas sosial pendidikan inklusif dalam dimensi kebijakan, praktik dan budaya inklusif?, bagaimana pemangku kepentingan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengkonstruksi konsep kesetaraan dan keadilan? Konstruktivisme bertolak dari paradigma definisi sosial yang memusatkan perhatian pada realitas sosial tingkatan mikro-subyektif dan sebagian tindakan makro-obyektif yang bergantung pada proses-proses mental dari tindakan sosial. Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial Berger, teori keadilan, dan teori pendidikan multikultural, dengan metode kualitatif. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik snowball yakni sebanyak 25 civitas akademik dari 6 (enam) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, observasi, Fokus Group Discussion (FGD), pengumpulan berbagai data sekunder dan dokumentasi. Hasil dari penelitian diajukan dua proposisi untuk menggambarkan realitas pendidikan inklusif. Pertama, Realitas pendidikan inklusif telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dimensi kebijakan, namun dimensi praktik di sekolah belum maksimal karena berbagai keterbatasan sarana prasarana sampai sumber daya manusia. Pada dimensi budaya, nilai-nilai pendidikan inklusif telah terinternalisasi dengan baik oleh penyelenggara sekolah. Proses dialektika terjadi dari dimensi kebijakan yang merupakan moment eksternalisasi, dimensi praktik hingga terjadi moment internalisasi dan dimensi budaya sebagai moment objektivasi. Kedua, konstruksi pemaknaan dari kesetaraan dan keadilan pada tiap jenjang pendidikan memiliki berbagai varian. Pendidikan inklusif merupakan harapan bagi para difabel untuk mendapatkan hak pendidikan tanpa diskriminasi dan berasaskan pendidikan multikultural.