KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH DALAM TRADISI SUKU POLAHI GORONTALO

• Main Author: MERLYN LUCIA TERESIA WENAS, 031724253056
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English; English; English
• Published: 2019
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/88561/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/88561/2/daftar%20isi.pdf; http://repository.unair.ac.id/88561/3/daftar%20pustaka.pdf; http://repository.unair.ac.id/88561/4/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/88561/
• Institution: Universitas Airlangga

Tesis ini berjudul "Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Dalam Tradisi Suku Polahi Gorontalo”, dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu keabsahan perkawinan sedarah dalam tradisi suku Polahi dan akibat hukum dari adanya perkawinan sedarah suku Polahi. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Perkawinan sedarah merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilarang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya ketidaksesuaian antara suatu tradisi perkawinan adat dalam suku polahi menjadikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan tersebut. Perkawinan sedarah yang terjadi ini tidak hanya berakibat bagi keabsahan perkawinan itu sendiri, melainkan juga terhadap kedudukan anak dari hasil perkawinan. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) Berdasarkan pengaturan dalam UU Perkawinan dan beberapa pemahaman hukum adat serta hukum agama pada umumnya melarang perkawinan sedarah karena didorong oleh berbagai faktor, salah satunya faktor kesehatan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perkawinan sedarah dalam tradisi suku polahi dinyatakan dalam kategori perkawinan yang tidak sah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan. (2) Terhadap ikatan perkawinan berakibat dapat dibatalkannya ikatan perkawinan dengan pembatalan perkawinan yang dimohonkan ke pengadilan. Terhadap kedudukan anak, sebagai akibat dari pembatalan perkawinan maka kedudukannya tetap menjadi anak sah karena berdasarkan Pasal 28 UU Perkawinan, pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak.