KEABSAHAN LELANG TERHADAP OBJEK HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING)

• Main Author: KHUSNUL KHATIMAH HARUNA INTANG, 031724253041
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English; English; English
• Published: 2019
• Subjects: HD Industries. Land use. Labor
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/88631/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/88631/2/daftar%20isi.pdf; http://repository.unair.ac.id/88631/3/daftar%20pustaka.pdf; http://repository.unair.ac.id/88631/4/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/88631/
• Institution: Universitas Airlangga

Tesis ini berjudul ”Keabsahan Lelang Terhadap Objek Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Ganda (Overlapping)”, dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu keabsahan lelang objek hak atas tanah yang dikemudian hari terdapat sertipikat ganda dan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas lelang hak atas tanah yang bersertifikat ganda yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan studi kasus (Case Study). Lelang hak atas tanah yang dilaksanakan dengan lelang eksekusi atau lelang noneksekusi pada asarnya tidak dapat dilakukan pembatalan jika lelang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya peristiwa atau sengketa ketika lelang telah dilaksanakan menjadi hal yang sering terjadi salah satunya objek lelang dikemudian hari ditemukan adanya sertipikat ganda atau Overlapping. Hal ini kemudian berdampak pemenang lelang yang telah sah menjadi pemilik objek tersebut. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan dan merupakan lelang yang sah, namun jika pada setelah lelang dilaksanakan ditemukan adanya permasalahan maka pihak yang menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.