HAK MENDAHULU NEGARA ATAS PELUNASAN UTANG PAJAK TERHADAP PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN

• Main Author: SUKMA PUSPITA AZIZ ABDILLAH, 031724253021
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English; English; English
• Published: 2019
• Subjects: HG9291-9295 Maternity insurance
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/88772/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/88772/2/daftar%20isi.pdf; http://repository.unair.ac.id/88772/3/daftar%20pustaka.pdf; http://repository.unair.ac.id/88772/4/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/88772/
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa kedudukan pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditur preference akan bergeser karena negara sebagai posisi yang dominan mempunyai kekuatan hak mendahulu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU KUP sehingga negara berhak melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak termasuk dalam hal apabila obyek tersebut ternyata penguasannya telah berpindah kepada pihak lain atau menjadi jaminan utang tertentu. Dalam hal ini pelunasan utang kepada kreditor lain akan ditangguhkan dan akan diselesaikan setelah utang pajak selesai. Upaya hukum yang dapat .dilakukan oleh pemegang jaminan kebendaan yakni dengan melakukan upaya hukum preventif yakni dengan melakukan penambahan klausul pada perjanjian kredit dalam hal melakukan penggantian objek jaminan apabila objek jaminan utama telah disita untuk pelunasan utang pajak.