Evaluasi Kewajiban Perpajakan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Atas Jasa Maklon Pada Pt Pal Indonesia (Persero)

• Main Author: Tiffany Rahma Agustin
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/89407/1/ABSTRAK%20FV.P.38-19%20Agu%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/89407/2/DAFTAR%20ISI%20FV.P.38-19%20Agu%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/89407/3/DAFTAR%20PUSTAKA%20FV.P.38-19%20Agu%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/89407/4/FULL%20TEXT%20FV.P.38-19%20Agu%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/89407/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

1. PT PAL Indonesia (Persero) sebagai pemotong pajak sudah menjalankan kewajibannya untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dengan baik. PT PAL Indonesia (Persero) memotong pajak sebesar 2% dari nilai transaksi atas jasa yang dilakukan dengan vendor/rekanan. 2. PT PAL Indonesia belum dapat melakukan Pemotongan Pajak kepada vendor/rekanan yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena terkendala pembuatan kode billing untuk Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) yang tidak bisa diubah menggunakan NPWP vendor/rekanan. Disamping itu belum ada sarana yang dapat digunakan untuk dapat melaporkan pemotongan pajak tersebut.