STATUS HAK ATAS TANAH PASCA LIKUIFAKSI DI KOTA PALU

• Main Author: DIAH ASTRI ELLISA, 031714253028
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: HD101-1395.5 Land use Land tenure
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/89458/1/TMK.%20148-19%20Ell%20s%20abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/89458/2/TMK.%20148-19%20Ell%20s%20daftar%20isi.pdf; http://repository.unair.ac.id/89458/3/TMK.%20148-19%20Ell%20s%20daftar%20pustaka.pdf; http://repository.unair.ac.id/89458/4/TMK.%20148-19%20Ell%20s.pdf; http://repository.unair.ac.id/89458/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Likuifaksi, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu, menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hilangnya harta benda bahkan anggota keluarga. Bukan hanya itu, bagi masyarakat yang memiliki bidang tanah yang sudah memiliki hak di lokasi likuifaksi yang terjadi di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Lokasi tersebut saat ini seperti lahan kosong yang tak berpenghuni, tidak terlihat lagi pemukiman warga seperti dulu. Karena hal itu, masyarakat resah akan hak atas tanahnya, apakah mereka masih berhak atau tidak. Apakah karena likuifaksi tanahnya musnah atau tidak. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana status hak atas tanah yang terdapat pada lokasi likuifaksi?. Tindakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani dampak dari likuifaksi tersebut? Metode penelitian. Tipe penelitian hukum ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yaitu publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, jurnal hukum dan karya ilmiah hukum. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus. Analisis bahan hukum dengan metode interpretasi dan penafsiran. Sistematika penulisan terbagi menjadi IV Bab. Dari hasil penelitian bahwa status hak atas tanah yang berada di lokasi bencana likuifaksi tidak serta merta hapus. Karena mengingat likuifaksi tidak dikategorikan sebagai tanah musnah. Permukaan tanah masih ada. Hak para pemegang hak atas tanah masih melekat dan mereka bisa menggunakaan hak tersebut. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kemeterian ATR/BPN menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan dilaksanakan oleh Kakanwil BPN Sulawesi Tengah selaku Ketua. Pengadaan tanah dilaksanakan untuk pembangunan Hunian Tetap bagi korban likuifaksi, gempa bumi dan tsunami. Dan perlu adanya perubahan tata ruang wilayah Kota Palu khususnya daerah yang rawan bencana dan Rencana Detail Tata Ruang.