PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN PENGGUSURAN MEDOKAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN RIGHT TO THE CITY

• Main Author: RIZKA ELVIRA PUTRI, 071511333088
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English; English; English; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: J Political Science
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/91815/1/FIS%20P%2080%2019%20Put%20p%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/91815/2/FIS%20P%2080%2019%20Put%20p%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/91815/3/FIS%20P%2080%2019%20Put%20p%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/91815/4/FIS%20P%2080%2019%20Put%20p%20JURNAL%20RIZKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/91815/5/FIS%20P%2080%2019%20Put%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/91815/
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin di Kota Surabaya. Dalam hal ini permasalahan pemenuhan perumahan yang akan dilihat yaitu apakah Pemerintah Kota Surabaya telah memenuhi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal yang layak untuk masyarakat khususnya bagi korban penggusuran Medokan di Kota Surabaya. Dalam skripsi ini peneliti akan menjelaskan tentang upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi perumahan yang layak serta kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan untuk masyarakat, dalam pemenuhan hak atas perumahan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Henry Levebfre tentang Right to the city yaitu hak atas kota dimana masyarakat kota itu sendiri harus dilibatkan dalam proses pembangunan kota. Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan yang layak serta apakah hak atas perumahan tersebut berjalan dengan baik. Kebersihan dan keindahan di Kota Surabaya sendiri memang terus meningkat disetiap tahunnya karena adanya program maupun kebijakan dari Pemerintah dalam penataan ulang kota khususnya permukiman kumuh milik warga yang mengharuskan bangunan mereka harus digusur. Dalam hal ini Pemerintah dianggap tidak memiliki solusi dalam permasalahan ini serta tidak melibatkan masyarakat untuk pembangunan perkotaan yang mengakibatkan hak atas perumahan masih belum terpenuhi dengan baik.