Perlindungan Hukum atas Keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2455 K/PDT/2013)
Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum atas Keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2455 K/PDT 2013)”, dengan pokok permasalahan yaitu keabsahan sertipikat dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipika...
Saved in:
| Summary: | Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum atas Keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2455 K/PDT 2013)”, dengan pokok permasalahan yaitu keabsahan sertipikat dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan gambaran masalah singkat tersebut maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) Keabsahan sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan; dan 2) Perlindungan Hukum bagi pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda.
Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan kasus (Case Approach).
Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa keabsahan sertipikat HGB milik Suryadi Tandio adalah sah karena keabsahan penerbitannya telah sesuai dengan syarat keabsahan yang terdapat dalam Pasal 52 UU No.30 Tahun 2014, selain itu mengenai keabsahan sertipikat tersebut telah dapat dibuktikan dalam Putusan TUN No. 76/B/2007/PT.TUN.JKT. Mengenai sahnya penerbitan sertipikat HGB tersebut tidaklah dapat memberikan perlindungan hukum yang sempurna, karena walau keabsahan sertipikat telah sesuai dengan syarat keabsahan dan telah menang di Putusan TUN namun kenyataan dilapangan justru terjadi proses penghentian pekerjaan mega proyek dengan dipasang police line. Oleh sebab itu untuk perlindungan hukum agar lebih menjamin maka harus dibuat peraturan baru terkait penerbitan sertipikat yang dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan dengan iktikat baik dari awal diterbitkan sertipikat sampai batas akhir sertipikat tersebut berlaku. Sehingga tidak ada satu pihakpun yang dapat mengganggu gugat, kecuali untuk kepentingan umum. |
|---|