Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Berkenaan dengan Bukti Pembayaran Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan
Tesis ini berjudul“ Sanksi Administratif Terhadap Pejabat PembuatAkta Tanah /Notaris Berkenaan Dengan Bukti Pembayaran Perolehan Hak Atas Tanah Dan /Atau Bangunan”dengan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu, : (1) Ratio Legi spengaturan sanksi administrative terhadap PPAT /Notaris berkaitan dengan bukt...
Saved in:
| Summary: | Tesis ini berjudul“ Sanksi Administratif Terhadap Pejabat PembuatAkta Tanah /Notaris Berkenaan Dengan Bukti Pembayaran Perolehan Hak Atas Tanah Dan /Atau Bangunan”dengan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu, : (1) Ratio Legi spengaturan sanksi administrative terhadap PPAT /Notaris berkaitan dengan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (2) Keabsahan tindakan pemerintah dalam pengaturan sanksi administrative terkait dengan ha katas tanah dan/atau bangunan yang berkaitan dengan
beaperolehan haka atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Ratiolegis pengaturan sanksi administrasi bagi Notaris/PPAT terkait dengan bukti bayar BPHTB yakni dapat diakitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa ketika menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, selain itu juga harus menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Serta Notaris selaku PPAT selain karena diamanatkan oleh undang-undang wajib membantu negara dalam memeriksa apakah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ada sudah dibayar oleh para pihak sebelum membuat Akta Jual Beli atas Tanah dan Bangunan sebagaimana pasal 91, 92 dan 93 UUPDRD juga memiliki Kewajiban Moral dan Etika untuk membantu masyarakat yang ingin bertransaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan, salah satunya bisa diwujudkan dengan membantu perhitungan pajaknya sebab BPHTB dipungut dengan cara selfassessment, dengan begitu perlindungan hukum atas masingmasing pihak semakin kuat. Keabsahan tindakan pemerintah seseuai dengan bahwa telah memenuhi syarat keabsahan tindakan pemerintah, yakni sesuai wewenang, prosedur dan substansi. Tetapi dalam hal penyelesaian sengketa belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum dibuatnya hukum acara untuk melaksanakan upaya administratif. |
|---|