Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi Pajak Restoran Di Kabupaten Sidoarjo

• Main Author: Adi Priyono
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2020
• Subjects: HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/97354/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/2/2.%20RINGKASAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/5/5.%20BAB%202.%20HAMBATAN%20HAMBATAN%20PEMUNGUTAN%20PAJAK%20RESTORAN%20DI%20KABUPATEN%20SIDOARJO.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/6/6.%20BAB%203.%20UPAYA%20PEMKAB%20SIDOARJO%20DALAM%20MENGATASI%20HAMBATAN%20HAMBATAN%20PEMUNGUTAN%20PAJAK%20RESTORAN%20DI%20KABUPATEN%20SIDOARJO.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/7/7.%20BAB%204%20PENUTUP.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/8/8.%20DAFTAR%20BACAAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/9/9.%20LAMPIRAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/97354/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis hambatanhambatanp emungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo serta upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini adalah sosio-legal dengan pendekatan Perundang-undangan dan hukum empiris-sosiologis, dengan sumber penelitian hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, yang disebut sebagai data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap 10 (sepuluh) narasumber terkait Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo antara lain dari DPRD, Badan Pelayanan Pajak Daerah dan Pemilik Rumah Makan, yang dianalisis dengan analisis kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Terdapat beberapa hambatan dalam sistem pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo, sehingga perolehannya, meskipun selalu mencapai target, masih dianggap belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai Pajak Restoran, belum adanya kajian potensi mengenai jumlah Objek Pajak Restoran, belum maksimalnya penerapan sistem online dalam pemungutan Pajak Restoran, adanya beberapa regulasi Pajak Restoran yang dianggap sudah tidak relevan, kurangnya sinergitas antar instansi terkait Pajak Restoran dan kurang maksimalnya pemeriksaan dan penindakan terhadap Objek Pajak Restoran. Upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu Sosialisasi terhadap Wajib Pajak Restoran, Pemutakhiran Data dan Kajian Potensi Objek Pajak Restoran, Penerapan Sistem Online dalam Pelaporan Wajib Pajak Restoran dan Pembayaran Pajak Restoran, Penerapan Billing Tax Sistem dalam Perekaman Transaksi Wajib Pajak Restoran, Melakukan Kajian dan Revisi terhadap Regulasi Pajak Restoran, Sinergitas antar Instansi terkait Pajak Restoran, serta Pemeriksaan dan Penindakan terhadap Objek Pajak Restoran.