Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa

• Main Author: Thoriq Mulahela
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2020
• Subjects: JS Local government Municipal government; K3402-3417 The administrative process
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/97918/1/JUDUL.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/2/ABSTRAK.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/3/DAFTAR%20ISI.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/4/BAB%20I.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/5/BAB%20II.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/6/BAB%20III.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/7/BAB%20IV.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/8/DAFTAR%20BACAAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/9/Pernyataan%20Kesediaan%20Publikasi.pdf; https://repository.unair.ac.id/97918/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di setiap kabupaten dan kota. Pemilihan kepala desa ini tidak selalu berjalan secara mulus. Banyak sengketa terjadi terkait proses pemilihan kepala desa tersebut. Alasan-alasan seperti adanya kecurangan, proses administrasi yang kurang baik, hingga intimidasi terhadap pemilih dilayangkan oleh kubu calon kepala desa yang pada akhirnya melakukan gugatan terhadap hal tersebut. Dalam sengketa ini tak jarang pihak kejaksaan dilibatkan. Isu hukum yang diajukan; 1. Kejaksaan sebagai pengacara negara di bidang tata usaha negara mewakili Panitia Pemilihan Kepala Desa, 2.Perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang merupakan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara Metode penelitian ini, dengan tipe penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Undang – Undang Kejaksaan mengatur kewenangan Kejaksaan dalam Pasal 30, yaitu dengan “kuasa khusus” dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai hak untuk mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam pemilihan kepala desa, namun belum ada pengaturan yang spesifik mengenai hal ini. Dalam perselisihanan pemilihan kepala desa, kejaksaan berwenang mewakili panitia pemilihan kepala desa dalam menghadapi gugatan perselisihan pemilihan kepala desa dan perselisihan pemilihan kepala desa merupakan objek tata usaha negara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat mewakili panitia pemilihan kepala desa dalam sengketa pemilihan kepala desa yang pada dasarnya ialah sengketa tata usaha negara.