PENGATURAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH OLEH KEMENKUMHAM

• Main Author: CHOIRUDIN ABDUL GHONI
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2020
• Subjects: K Law (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/98284/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98284/2/2.%20ABSTRAK%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98284/3/3.%20DAFTAR%20ISI%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98284/4/4.%20BAB%201%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98284/5/5.%20BAB%202%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98284/6/6.%20BAB%203%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98284/7/7.%20BAB%204%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98284/8/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98284/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Seiring dengan banyaknya keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan munculnya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih serta saling bertentangan. Penelitian ini bermaksud ingin mengkaji keabsahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang. Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan analisis deskriptif. Melalui penelitian ini didapatkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tidak sah karena dasar hukum dan wewenang untuk harmonisasi tidak didasari substansinya atas penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi dan aturan tersebut telah mengesampingkan norma hukum yang lebih tinggi diatasnya terkait batasan wewenang harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah. Dengan demikian, disarankan Peraturan Menteri tersebut harus diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi serta wewenang harmonisasi oleh Kemenkumham hanya sebatas peraturan daerah yang berasal dari inisiatif Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak termasuk peraturan daerah inisiatif dari DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota serta produk hukum lainnya yang dibentuk di daerah.