PENGELOLAAN WEBGIS KEHUTANAN

MENARA Ilmu Vol. VIII No.41 Okt 2013 PENGELOLAAN WEBGIS KEHUTANAN : 1Setiaji, 2Ronggo Sadono, 3Hartono, 4Maksmn M 1Mahasiswa Jurusan Manajemen Hutan, Pascasarjana UGM, Yogyakarta E-mail: mas.setiaji@gmaiLcom, Telp. 08156667286 2,3,4 Staf Pengajar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Abstract...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: sadono, ronggo
Format: Article PeerReviewed
Language:English
Published: lppm UMSB 2013
Subjects:
Online Access:https://repository.ugm.ac.id/136248/1/Jurnal%20Menara.pdf
https://repository.ugm.ac.id/136248/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Gadjah Mada
Language: English
Description
Summary:MENARA Ilmu Vol. VIII No.41 Okt 2013 PENGELOLAAN WEBGIS KEHUTANAN : 1Setiaji, 2Ronggo Sadono, 3Hartono, 4Maksmn M 1Mahasiswa Jurusan Manajemen Hutan, Pascasarjana UGM, Yogyakarta E-mail: mas.setiaji@gmaiLcom, Telp. 08156667286 2,3,4 Staf Pengajar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Abstract Forestry spatial geodatabase management objectives/WebGIS is spatial data needed to improve the quality of decision-making in various aspects of national development, spatial data are organized andmanaged in a structured, transpor ent and integrated within a national network in order to easily exchange and dissemination of spatial data between government agencies and between government agencies and the public, and integrated information system between central and local (regional) which cor. provide current spatial data on forest resources and forest development activiiies in the form of spatial data. Benefits of forestry spatial geodatabase f Web.GIS Forestry is providing data / forestry spatial information is structured, transpor ent and integrated into a national network, in order to easily exchange and dissemination of spatial data and the availability of data / information is reliable spatial forestry (reliable) for improvement public service (bureaucracy, academics, researchers, entrepreneurs, NGOs and the public at large. Keywords: GIS, Forest, Mapping A. Pendahuluan Semakin tingginya kebutuhan data spasial untuk mendukung pembangunan kehutanan secara lestari, terutama untuk mendukung perencanaan kehutanan berbasis keruangan telah mendorong pengurusan pengelolaan data dan jaringan integrasi dimaksud dalam suatu unit kerja organisasi, yang bertugas mengelola dan menyusun integrasi jaringan basis data spasial lingkup Kementerian Kehutanan baik pusat, daerah, jaringan data spasial nasional (JDSN) serta mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan hutan lestari. Suatu proses terpadu (pemetaan) mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan visualisasi dari data spasial (keruangan) dalam bentuk atlas, peta, basisdata digital, dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Pengembangan pembangunan infrastruktur sistem informasi geografis (SIG) yang terencana disesuaikan dengan teknologi, kebijakan, dan standar dapat mendukung kebutuhan akan SIG yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan suatu rancangan sistem jangka panjang yang dapat dikembangkan tahap demi tahap, selain itu pemilihan platform SIG yang tepat akan berpengaruh pada kinerja sistem, kontinuitas sistem dan kemudahan integrasi sistem yang bersangkutan dan mempunyai dukungan technical support di berbagai tempat. Kegiatan rutin yang dilakukan pengelola jaringan data spasial kehutanan adalah : 1) memperkuat simpul-simpul SIG lingkup lokal organisasi berupa sistem perawatan pusat data SIG, aplikasi SIG untuk tukr/distribusi data, peningkatan pusat data SIG/clearing house data base spatial, 2) penyediaan basisdata geospasial kehutanan'seluruh wilayah Indonesia berupa pelatihan dan forum SIG, pembuatan matrik kustodian data lingkup Kemenhut, dan koordinasi dengan Badan Informasi Geografi, 3) memberikan akses informasi spasial kehutanan yang lebih luas kepada publik berupa peningkatan jaringan LAN dan Internet. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007 peran para pimpinan iembaga/Kementerian/Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya mensukseskan berjalannya implementasi Perpres JDSN, Apabila kita meninjau seberapa jauh status kemajuan dari implementasi Perpres No.85 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), tentunya kita harus mengetahui hal apa saja yang perlu diimplementasikan sehingga dapat dilihat masing- masing kemajuannya. Hal-hal yang diatur dalam JDSN secara garis besar dapat ISSN 1693-2617 LPPM UMSB 113