Sikap para pejabat pemerintah tingkat Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan kuliah kerja nyata
Cara mengadakan penelitian dalam hal pengumpulan data di lakukan dengan angket yang dimaksudkan untuk mengungkapkan tingkatan sikap para responden baik yang bersikap positip maupun negatip tarhadap pelaksanaan KKN. Dalam hal cara penganalisaan data kuantitatif dilakukan dengan perhitungan presenta...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Other NonPeerReviewed |
Language: | English |
Published: |
Fakultas Filsafat UGM
1983
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/286011/1/Sikap%20Para%20Pejabat%20Pemerintah%20Tingkat%20Kecamatan%20di%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20Terhadap%20Pelaksanaan%20Kuliah%20Kerja%20Nyata_Ali%20Mudhofir%2C%20dkk._1983.pdf https://repository.ugm.ac.id/286011/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Gadjah Mada |
Language: | English |
Summary: | Cara mengadakan penelitian dalam hal pengumpulan data di
lakukan dengan angket yang dimaksudkan untuk mengungkapkan
tingkatan sikap para responden baik yang bersikap positip maupun negatip tarhadap pelaksanaan KKN. Dalam hal cara penganalisaan data kuantitatif dilakukan dengan perhitungan presentase dari responden yang bersikap negatip maupun positip. Disamping itu juga diadakan analisa statistik untuk mengptahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel terikat (sikap) dengan beberapa variabel bebas (jabatan, pendidikan, lama menduduki jabatan, umur dan lama bekerja).
Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa para responden
(para pejabat pemerintahan tingkat Kecamatan) menunjukkan
presentase tinggi sikap positip terhadap pelaksanaan KKN.
Kemudian berdasar analisa secara statistik dengan analisa korelasi Phi menunjukkan tidak adanya korelasi antara varibbel terikat dengan variabel bebas. Ini berarti sikap positip atau negatip responden terhadap KKN tidak berhubungan dengan jabatan, pendidikan, lama menduduki jabatan, umur dan lama mereka menduduki jabatan dalam pemerintahan tingkat Kecamatan. |
---|