THE REFORM OF CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: THE PRISMATIC LAW IN THE RECENT CONTEXT

• Main Authors: Akbar, Muhammad Fatahillah, Wicaksono, Dian Agung
• Format: Article NonPeerReviewed
• Published: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
• Subjects: Law and Legal Studies
• Online Access: https://repository.ugm.ac.id/31880/; http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=12346
• Institution: Universitas Gadjah Mada

Thispaper aims to investigate the reform of corruption eradication in Indonesiafrom three crucial aspects: theform of the Corruption Eradication Commission (KPK), theformulation of corruption in material and formal aspects, and other additional support system such as asset recovery and the protection of justice collaborator and whistle blower. This paper is a normative-legal research where it dissects secondary data which includes statutory regulations, various legal documents, researches, and other references relevant to corruption eradication in Indonesia. KPK could be strengthened in particular aspects with changes in regards its design of authority and its relationship with other authorities in corruption eradication process Artikel ini bertujuan untuk meneliti reformasi pemberantasan korupsi dari tiga aspek penting: bentuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi, perumusan korupsi dalam aspek materiil maupun aspek formiil, serta hal-hal pendukungnya seperti pemulihan aset dan perlindunganjustice collaborator dan whistle blower. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatifyang menelaah data sekunder. Data sekunder yang ditelaah antara lain adalah peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen hukum,penelitian, dan referensi lainnya yang relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diperkuat dalam aspek tertentu dengan diubahnya desain wewenang serta koordinasi hubungan antara KPK dan pihak berwenang lainnya dalam pemberantasan korupsi.