Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, MAHMUD, Imran, , Prof.Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2001
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/40233/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=1098
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Perkiraan penerimaan Kabupaten Klaten dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999
by: , YUSNADI, Poniman, et al.
Published: (2001)

Prakiraan penerimaan daerah dan desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Utara menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 :: Khusus penerimaan PAD, BHP
by: , AZHARI, et al.
Published: (2001)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Maluku
by: , ADJAIT, et al.
Published: (2001)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

Dampak pemberlakuan Undang-undang No.25 tahun 1999 terhadap penerimaan IHH dan IHPH di Propinsi Kalimantan Tengah
by: , PURNOMO, Widiharto, et al.
Published: (2002)

Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 di Propinsi Jambi
by: , NATALUDDIN, et al.
Published: (2001)

Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: Anwar Borahima
Published: (2024)

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH (Kajian tentang Peradigma Baru Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Terhadap Peningkatan Sumber Pendapatan Bagi Dati II Kabupaten Sidoarjo)
by: MAHMUD JUNAIDI, 079514952
Published: (2000)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: SITI MAISYAROH, 030810130 M
Published: (2012)

Analisa sikap penerimaan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu terhadap perubahan akibat pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , RINALSON, Alpan, et al.
Published: (2001)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 / 1997 terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta
by: , RIVAI, Rusdy, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan pengawasan DPRP terhadap dana perimbangan daerah Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas
by: , MULYADI, et al.
Published: (2003)

PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GINA, 030810213 N
Published: (2010)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ALICE ANGELICA, 090410182 MH
Published: (2008)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: REGA SITI FATIMAH, 030810703
Published: (2011)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

KOMERSIALITAS SENGKETA DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
by: THEODORA AMABEL BEATRICE, 031311133096
Published: (2017)

Implikasi Yuridis Atas Penghapusan Pasal 93 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
by: Rafif Asyraf, '-
Published: (2021)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA SOSIAL BANK SYARIAH MANDIRI
by: , RIZA RAHMAN, et al.
Published: (2013)

PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: SURAHMAN, 099913265 M
Published: (2001)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

PENDAFTARAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: MUHAMMAD IQBAL, 039910537 U
Published: (2005)

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT JAMINAN FlDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ELVIRA AGUSTINA JUSUF. S.H, 030010001 N
Published: (2002)

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: AHMAD H.B, 099812995-M
Published: (2000)

PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999
by: Sri Winarsi. SH., MH., et al.
Published: (2003)

Implikasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek onopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Persaingan Usaha pada Perusahaan dengan sistem Franchise
by: , SUTINAH, et al.
Published: (2004)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

IMPLIKASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008-TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM NASABAH
by: Anshori, Abdul Ghofur
Published: (2009)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausal eksonerasi dalam perjanjian jual beli sepada motor secara kredit di wilayah Kabupaten Sleman
by: , SUHARSONO, et al.
Published: (2008)

Implikasi yuridis terhadap penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
by: , WIDYTMASARI, Stevia, et al.
Published: (2010)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)