Efektivitas undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Banyumas

Efektivitas undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Banyumas

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUSANTO, Joko, , I. Soegiarto, SH
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1988
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/54576/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=15441
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Efektivitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Malang
by: , SUSILANINGSIH, Tri, et al.
Published: (1991)

Masalah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang Undang No. 2 Tahun 1960 Di Kabupaten Kudus
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMECAHAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KABUPATEN BANTUL
by: , Atmaji Apriliyanto,SH., et al.
Published: (2014)

GADAI TANAH PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
by: , Surya Adra, et al.
Published: (2011)

PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
by: Nadia Pradipta Zahrah, 030810482 N
Published: (2010)

Undang-Undang Bagi Hasil :antara harapan dan kenyataan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Pengaruh hukum adat dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
by: , NATIN, Sri, et al.
Published: (1985)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan
by: Surachman, Arif
Published: (2009)

Kajian Filsafat Politik atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
by: , THOMAS SATRIYA, et al.
Published: (2013)

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
by: Rakmat Irfan, 030810611 N
Published: (2012)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)
by: , IDA RAYHANA, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
by: , HAKIM, Martin, et al.
Published: (2009)

Pendaftaran perjanjian lisensi menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1989 kaitannya dengan perdagangan bebas
by: M. Yusron Mz., 099411759 M.
Published: (1998)

KUASA MENJUAL DALAM PERJANJIAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
by: I MADE SUKRA, 030010033N
Published: (2019)

Pelaksanaan pengawasan DPRP terhadap dana perimbangan daerah Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas
by: , MULYADI, et al.
Published: (2003)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)

PERUBAHAN PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: Marselin Jeneti Medah, 030710263 N
Published: (2010)

PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
by: DIAN UTAMI MAS BAKAR, 031214153016
Published: (2013)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
by: TENANG HARYANTO, 099813008/M
Published: (2001)

Akuisisi saham PT Semen Padang (Persero) oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Hukum Perjanjian
by: , FIRMAN, et al.
Published: (2007)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO
by: DEDDY SUTRISNO, SH
Published: (1992)

PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO
by: DEDDY SUTRISNO, S.H., et al.
Published: (1991)

Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas
by: , MAHMUDI, et al.
Published: (2003)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Peranan kampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
by: , KAIZE, Oktavianus, et al.
Published: (2008)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

PERJANJIAN BAGI HASIL DI ATAS TANAH BENGKOK BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA KATEKAN, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH
by: , GILANG WIDI RAMADHAN, et al.
Published: (2013)

PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
by: , Muchlis Kusetianto, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: , Aryudhi Permadi, et al.
Published: (2014)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR AKIBAT DIBATALKANNYA PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: WIMPHY KURNIAWAN, 030710262 N
Published: (2009)