Kedudukan hukum nasabah Bank Rakyat Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kedudukan hukum nasabah Bank Rakyat Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, SANTOSA, Heru, , Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/58705/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=19570
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Kedudukan hukum pasien dalam perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , RUSMAWATI, Dianne Eka, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kendaraan bermotor sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , DALIH S, et al.
Published: (2010)

Perlindungan konsumen jasa pelayanan kesehatan rumah sakit dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , BROTOSENO, B. Ario, et al.
Published: (2006)

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: AHMAD H.B, 099812995-M
Published: (2000)

Perlindungan hukum terhadap pemakai jasa parkir di kota Yogyakarta :: Tinjauan yuridis Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , PUJIASTUTI, Yuniken, et al.
Published: (2002)

Perlindungan konsumen dalam Transaksi Bisnis B2C E-Commerce Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , FITRIANI, Nurvita, et al.
Published: (2007)

Asuransi Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Hubungan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

Perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi dalam perjanjian baku polis asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
by: , ANUGRAHANTO, Agung, et al.
Published: (2008)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: Annisa Puspitadelia, '-
Published: (2021)

PERLINDUNGAN KONSUMEN PESERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA OLEH BPJS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: MUHAMMAD GAIDY WIRATAMA, 031411133054
Published: (2018)

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan cacat yang digunakan sebagai konsumsi publik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kota Makassar
by: , DAHNIAR, Andi Yan, et al.
Published: (2005)

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: , Yenny Taralita, SE, et al.
Published: (2011)

Klausula baku dalam perjanjian kredit bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sleman dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , KUMALASARI S., Retno Endah, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah oleh bank umum pada transaksi perbankan melalui Anjungan Tunai Mandiri di tinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999
by: , PURNOMO, Sari Septiana, et al.
Published: (2007)

Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dalam perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , PASARIBU, Preddy, et al.
Published: (2006)

PENYELESAIAN KASUS TERHADAP KORBAN GAS ELPIJI DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUGAN KONSUMEN
by: , Amanda, SH, et al.
Published: (2013)

Hubungan bank dengan nasabah penabung terhadap pencantuman klausula baku dalam syarat-syarat umum formulir pembukaan rekening tabungan :: Studi atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , UTOMO, Yanuar, et al.
Published: (2002)

Perlindungan hukum terhadap pelanggan listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Cabang Palu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
by: , DJAYA, Morthen Ferdinan, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
by: , PANJAITAN, Budi Hartawan, et al.
Published: (2002)

PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: , Abdul Latif, SH, et al.
Published: (2012)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dalam kaitannya dengan keberadaan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
by: , TRISNONINGSIH, Marlia Dewi, et al.
Published: (2008)

Peranan Balai Harta Peninggalan dalam masalah kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998
by: , SUYADI, et al.
Published: (2000)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAR AIR MINUM KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: Laila Annisatin, 030010831 U
Published: (2004)

IMPLIKASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008-TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM NASABAH
by: Anshori, Abdul Ghofur
Published: (2009)

Perlindungan hukum terhadap desain mebel berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri
by: , SETYAWATI, Rahayu Mega, et al.
Published: (2004)

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Prita Mulyasari)
by: , AGEWINA, et al.
Published: (2013)

Kedudukan hukum asuransi sosial dalam rangka pengaturan undang-undang hukum asuransi nasional serta kemungkinan pengembangan ruang lingkupnya
by: , SASTRAWIDJAJA, Man Suparman, et al.
Published: (1993)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
by: , KADIR, Andi Yusuf, et al.
Published: (2007)

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
by: RAHENDRA HAFANDI, 031224153115
Published: (2014)

BANGUNAN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GURUH ARIE WlBOWO, 039614306
Published: (2000)

Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN Batam dengan konsumen dilihat dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , JANAH, Siti Nur, et al.
Published: (2007)

Perlindungan hukum bagi nasabah bank umum pada transaksi perbankan melalui anjungan tunai mandiri dalam perpsktif Undang-Undang Perlindungan Konsumen
by: , MENDE, Yotje, et al.
Published: (2008)

Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausal eksonerasi dalam perjanjian jual beli sepada motor secara kredit di wilayah Kabupaten Sleman
by: , SUHARSONO, et al.
Published: (2008)

KEDUDUKAN DAN SIFAT KEPERDATAAN DARI NOMOR SELULER PELANGGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
by: , Saut Irianto Rajagukguk, et al.
Published: (2012)

DISINKRONISASI KTUN FIKTIF NEGATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT
by: EMMY WULANDARI, S.H., 031424153006
Published: (2017)

Pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai implementasi dari Good Corporate Governance di Indonesia
by: , INTIHANI, Siti Nur, et al.
Published: (2003)