Pelaksanaan pengawasan DPRP terhadap dana perimbangan daerah Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan pengawasan DPRP terhadap dana perimbangan daerah Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, MULYADI, , Prof.Dr. Sri Soemantri Martosuwignjo, S.H
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/60634/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=21499
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas
by: , MAHMUDI, et al.
Published: (2003)

Potensi dana perimbangan menurut Undang-undang No.25 tahun 1999 terhadap fiskal daerah :: Studi kasus di prop. Riau
by: , IRWAN, et al.
Published: (2000)

Dana perimbangan dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan
by: , SAKKIRANG, Risnawaty, et al.
Published: (2000)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
by: TENANG HARYANTO, 099813008/M
Published: (2001)

POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN DANA PERIMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU
by: , Basri, S.E., et al.
Published: (2011)

Perkiraan penerimaan Kabupaten Klaten dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999
by: , YUSNADI, Poniman, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara
by: , MAHMUD, Imran, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota-Kabupaten Banyuwangi
by: , PAMBUDI, Teguh, et al.
Published: (2009)

Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 di Propinsi Jambi
by: , NATALUDDIN, et al.
Published: (2001)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: SITI MAISYAROH, 030810130 M
Published: (2012)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Kebijakan upah minimum regional dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di DKI Jakarta Timur
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GINA, 030810213 N
Published: (2010)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ALICE ANGELICA, 090410182 MH
Published: (2008)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MADIUN
by: , Linudya Puji Rahayu, et al.
Published: (2011)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: REGA SITI FATIMAH, 030810703
Published: (2011)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

KOMERSIALITAS SENGKETA DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
by: THEODORA AMABEL BEATRICE, 031311133096
Published: (2017)

Tinjauan pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 :: Mitra Pemilda
by: , PEMILDA, Mitra, et al.
Published: (2008)

ANALISIS DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DI JAWA TIMUR
by: Nurul Istifadah, SE., M.Si.
Published: (2005)

ANALISIS DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DI JAWA TIMUR
by: Nurul Istifadah, SE., M.Si
Published: (2008)

Analisa Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Di Jawa Timur
by: Nurul lstifadah, -
Published: (2005)

Dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
by: , PRAWISNU, Eddy, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kendaraan bermotor sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , DALIH S, et al.
Published: (2010)

PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: SURAHMAN, 099913265 M
Published: (2001)

PENDAFTARAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: MUHAMMAD IQBAL, 039910537 U
Published: (2005)

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT JAMINAN FlDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ELVIRA AGUSTINA JUSUF. S.H, 030010001 N
Published: (2002)

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: AHMAD H.B, 099812995-M
Published: (2000)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

Pengawasan notaris sebelum dan sesudah keluarnya Undang-undang nomor 30 tahun 2004 di Kota Padang
by: , ASSAF, Hafez, et al.
Published: (2010)