Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas melalui sismimbakum berdasar Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-05.HT.01.01 Tahun 2002 dan kesiapan notaris di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya
Saved in:
Main Authors: | , KUNTARNO, , Dr. H. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2003
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/61458/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=22323 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Gadjah Mada |
Similar Items
-
Tanggung jawab notaris terhadap pengesahan akta pendirian dan pemberitahuan atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas kepada menteri hukum dan hak asasi manusia
by: , MUKTI, Heady Anggoro, et al.
Published: (2010) -
Penjabaran hak-hak asasi manusia Berdasar Nilai-Nilai Pancasila
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992) -
PIDANA BERSYARAT DAN PRAKTEK PElAKSANAANNYA 01 PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
by: Woerjaningsih, S.H., MS., et al.
Published: (1993) -
PENERAPAN KETENTUAN PEMERINTAH UNTUK PENDIRIAN MUSEUM DI INDONESIA
Kajian Kasus-kasus Museum di Yogyakarta
by: , ARUM PUSPITASARI, et al.
Published: (2014) -
Kemandirian Pengadilan Pajak dalam rangka Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka
by: , HADIYANTO, et al.
Published: (2008)