Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua

Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, FATARY, Marthen Max, , Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.,LLM
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/62748/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=23613
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN MAJELIS RAKYAT PAPUA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
by: ARTHUR STEVEN INDEY, S.H, 031414153016
Published: (2017)

KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
by: , Eugen Ehrlich Arie, et al.
Published: (2013)

Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap prifesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Papua
by: , GANAPI, Epi, et al.
Published: (2010)

Daerah khusus dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia :: Telaah yuridis terhadap otonomi khusus bagi Provinsi Papua
by: , RAHARUSUN, Yohanis Anton, et al.
Published: (2008)

Peranan kampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
by: , KAIZE, Oktavianus, et al.
Published: (2008)

ORANG ASLI PAPUA SEBAGAI SYARAT MENJADI KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH (Studi Pemilukada 2010 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua)
by: , Agus Mulyono, et al.
Published: (2011)

Analisis dampak otonomi khusus terhadap kemampuan keuangan daerah di Provinsi Papua
by: , HOMER, James Richard, et al.
Published: (2010)

ANALISIS ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN KESENJANGAN KESEJAHTERAAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA
by: , Mursal Salam, et al.
Published: (2012)

PERENCANAAN DAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA (Studi Kasus di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua)
by: , SEPTINUS TIPAGAU, et al.
Published: (2013)

Implementasi dan implikasi Undang-undang otonomi khusus bagi Human Security di Papua
by: , SETIAWAN, Aria Aditya, et al.
Published: (2005)

Analisis implementasi pengelolaan alokasi dana otonomi khusus di provinsi Papua
by: , KAMBU, Hans Wim, et al.
Published: (2004)

KOMITMEN KEBIJAKAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN DALAM APBD PROVINSI PAPUA ERA OTONOMI KHUSUS
by: , Yubelina Rumbino, S.E., et al.
Published: (2011)

Tinjauan yuridis perkembangan investasi di Provinsi Riau pasca undang-undang otonomi daerah
by: , SANDRI, Rissa Revina, et al.
Published: (2009)

Pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tahun 2002-2009
by: , DUWITH, Richard, et al.
Published: (2010)

Mekanisme harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , PRIBADI, Unan, et al.
Published: (2010)

Evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua: Studi kasus pendidikan, kesehatan dan ekonomi
by: HUGI, Elpius, et al.
Published: (2010)

KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
by: ERRY SURYA BUANA
Published: (2015)

Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua
by: , LUNTENG, HM Nasir, et al.
Published: (2005)

ANALISIS PROSEDUR PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
by: Aipassa, COROLLINE NOVITA
Published: (2015)

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-VII/2009 TERHADAP PENGANGKATAN 11 KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI AMANAT DARI PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
by: , Elsius Fred Aragae, SH, et al.
Published: (2011)

KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN DAERAH PROVINSI TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
by: MUHAMMAD RIZKI, 090610429 MH
Published: (2008)

Perlindungan hukum terhadap varietas baru tanaman anggrek di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 29 Tahun 2000
by: , TANGGAHMA, Biloka, et al.
Published: (2008)

Tinjauan yuridis terhadap pengaturan dan penyelenggaraan hutan kota di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
by: , SIDABUTAR, Briantonny, et al.
Published: (2010)

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS (STUDI KASUS TENTANG QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH)
by: RIZKY PUTRA ZULKARNAIN, 031214153001
Published: (2013)

PENILAIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT (Studi Kasus di Lingkungan Sekda Provinsi Papua Barat)
by: , Vintina Monika Hae, S.E., et al.
Published: (2011)

ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA, 2006-2011
by: , Marthen George Erari, et al.
Published: (2012)

Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Ketenaganukliran Dalam Rancangan Undang – Undang Energi Baru Dan Terbarukan
by: Adiyatma Yusuf Satoto, '-
Published: (2021)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

PENYESUAIAN UNDANG-UNDANG MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
by: BUKHARI YASIN, 031414153066
Published: (2017)

Dampak otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 1998-2006
by: , WAY, Nimrod Noch, et al.
Published: (2008)

PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG BENDA CAGAR BUDAYA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: AHMAD HUSNI, 099411666M
Published: (1997)

Penolakan masyarakat Papua terhadap UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua
by: , ANTOH, Demianus, et al.
Published: (2002)

Efektivitas organisasi BALITBANGDA Provinsi Papua
by: , HOWAY, Enos, et al.
Published: (2005)

Peranan perempuan Papua dalam Partai Politik di Provinsi Papua
by: , KAMBUAYA, Aksamina, et al.
Published: (2003)

Identifikasi Permasalahan Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Bidang Pajak
by: HIMAWAN ESTU BAGIJO, -, et al.

OTONOMI KHUSUS SEBAGAI SARANA RESOLUSI KONFLIK DI PAPUA
by: , Hendrikus Paulus Kaunang, et al.
Published: (2011)

KEPENTINGAN KEBIJAKAN PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO 4 TAHUN 2007 (PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP USAHA PENDISTRIBUSIAN UNGGAS DI DKI JAKARTA
by: , Siti Mariam, Ir, et al.
Published: (2013)

Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah
by: , HAFIZURRAHMAN, et al.
Published: (2010)

Analisis yuridis terhadap pengujian peraturan daerah pasca reformasi
by: , SULAIMAN, King Faizal, et al.
Published: (2010)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)