Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam praktek Peradilan

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam praktek Peradilan

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, KERTIYASA, Made Rolly, , Sularto, SH.,CN.,MH
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/66605/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=27470
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: ZAKRIS SR, S.H.
Published: (1996)

TINJAUAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 MENURUT HUKUM ISLAM (PERKAWINAN-PERCERAIAN)
by: SUKAINAP PULHEHE, 039944969
Published: (2001)

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA JAMBI
by: , Refialdi Made Suci, SH, et al.
Published: (2012)

Kajian yuridis pelaksanaan perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan :: Praktek perceraian pada masyarakat Lombok Timur
by: , WIDIASTUTI, Henni Oktora, et al.
Published: (2004)

Perceraian bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , EROWATI, Eti Mul, et al.
Published: (1998)

Perlindungan hukum terhadap anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian di Surakarta
by: , YULIYANTI, Ida, et al.
Published: (2006)

KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977
by: R.A. CHITA HERDIYANTI, S.H., 031514253070
Published: (2017)

Studi implementasi kebijaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 30 tahun 1980
by: , KARTIUS, et al.
Published: (1995)

Implementasi PP No.45 Tahun 1990 Jo. PP No.10 Tahun 1983 tentang perkawinan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara
by: , OKTAVIYANTI, Ika, et al.
Published: (2006)

PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP ISTERI DAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT PP NO 10 TAHUN 1983 YANG BERAGAMA ISLAM
by: ANDBY HERMAWAN, 030111137 U
Published: (2005)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TERKAIT DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
by: , Ika Untari, SH, et al.
Published: (2012)

Hak perempuan Bali terhadap harta bersama dalam perceraian sebelum dan setelah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
by: , SUKASARI, Ni Made, et al.
Published: (2005)

Tinjauan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Sungguminasa Gowa
by: , MUTIAH, et al.
Published: (2007)

Akibat perceraian dalam perkawinan campuran antara wanita Bali dengan pria warga negara asing
by: , PEMAYUN, Cokorda Oka Permadi, et al.
Published: (2006)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
by: , SRI MURTININGSIH, SH, et al.
Published: (2012)

MODEL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
by: SITI BULKHIS, 071142013
Published: (2013)

Kedudukan hukum suami istri yang beragama katolik setelah perkawinan putus akibat perceraian di Kabupaten Klaten
by: , SUPARMANTO, Bambang Nugroho Dwi, et al.
Published: (2004)

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PP NO.30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: RUDY AFANDY, 030111060 U
Published: (2005)

ASPEK JURIDIS PERCERAIAN DILINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Ovservasi Terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Disiplin Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur)
by: A. Yudha Hernoko, S.H., et al.
Published: (1994)

ASPEK JURIDIS PERCERAIAN DILINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Ovservasi Terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Disiplin Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur)
by: A. Yudha Hernoko, S.H.
Published: (1994)

Perkawinan dan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Banyumas
by: , NUGRAHANI, Yekti, et al.
Published: (2006)

STATUS PERKAWINAN ANAK BELUM DEWASA TANPA IJIN ORANG TUA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN GUGATAN PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA
by: NURMAN SAPUTRA
Published: (2015)

Telaah ijin hakim terhadap Wali dalam penjualan tanah milik anak di bawah umur setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUGIYARTO, et al.
Published: (2004)

PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI MASYARAKAT DALAM FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PP NO. 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: Harva Prabudi, 030111213 U
Published: (2005)

Tinjauan mengenai pembagian harta akibat perceraian bagi golongan Tionghoa menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :: Studi kasus putusan PN No.86/Pdt/G/1994/PNYK
by: , LESTARI, Anastasia Carolina Tri, et al.
Published: (2003)

Fungsi penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka menegakkan peraturan daerah di kota Tarakan
by: , WIDODO, et al.
Published: (2003)

Akibat perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) terhadap harta bersama
by: , KIRAM, Rike Haryati Sari B, et al.
Published: (2004)

Efektivitas penggunaan akta perdamaian pembagian harta bersama dam kedudukan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
by: , MEGAHWATI, Tina, et al.
Published: (2006)

Perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :: Studi kasus Pusat Studi Islam Paramadina
by: , RAHAYU, Titien, et al.
Published: (2005)

Hibah dalam perkawinan dan relevansinya dengan pembagian harta perkawinan akibat perceraian
by: , DJANAIK, Rahmatari, et al.
Published: (2009)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

Pencabutan ijin praktek dokter dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
by: Muhamad Faizal, 099411681 M
Published: (1997)

Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Dasar bagi Pegawai Negeri Sipil
by: Yohanes Tuan, 099411693 M
Published: (1996)

PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KULONPROGO DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA
by: , LIDWINA APRILLIANA ALLO TANGKO, et al.
Published: (2014)

Perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Solok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , ATRIANTI, et al.
Published: (2010)

Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan Peraturan Angkutan Orang di jalan di daerah Istimewa Yogyakarta :: Studi kasus Perda Nomor 10 Tahun 2001
by: , KRISTANTO, Adi Bayu, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 dalam hubungannya dengan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
by: , SAHRIL, Halik, et al.
Published: (1996)

Perkawinan menurut adat etnis Tionghoa ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :: Studi kasus di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak
by: , SABASTIAN, Joko, et al.
Published: (2006)

Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
by: Hafidh Arighi, -
Published: (2020)