Pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura

Pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, HENDRA, Rahmad, , Roedjiono, SH.,LL.M
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/66610/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=27475
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

KEBERLAKUAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM(RUPS) TENTANG PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI
by: WULANDARI SAPUTRI, 030610176N
Published: (2009)

MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) HINGGA PROSES PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
by: , PAMUJI, et al.
Published: (2013)

Tanggung jawab notaris, direksi dan komisaris terhadap isi akta pernyataan keputusan RUPS perusahaan modal ventura di Jambi
by: , HANDOKO, Drajad, et al.
Published: (2004)

â��AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
by: , WARDANI RIZKIANTI, et al.
Published: (2012)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

Dampak penyalahgunaan wewenang hak pemegang saham persero dalam pemberhentian direksi dan komisaris
by: , GUSTIAN, Rizaldi, et al.
Published: (2004)

Pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar-Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999
by: , YATARULLAH, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI VIDEO KONFERRENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
by: GADING SAFITRI, 030710302 N
Published: (2009)

Hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SUTIYAH, Sri, et al.
Published: (2003)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terkait dengan Jual Beli Saham (Studi Kasus pada PT. Karya Husada Investama)
by: , SRIHARYATI, et al.
Published: (2014)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP TINDAKAN PERMINTAAN MODAL OLEH DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
by: SILVI, S.H., 031714253008
Published: (2019)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PELAKSANAAN MERGER (DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)
by: SRI PENI YUDAWATI, 039714559
Published: (2001)

Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Oleh Kurator
by: Clara Renny Kartika
Published: (2020)

KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI
by: OKKY MAHARANI WIBISONO, S.H., 031514253074
Published: (2017)

Kedudukan dan tanggungjawab direksi berkenaan dengan pelaksanaan prinsip Fiduciary Duty menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
by: , MARPAUNG, Daniel Parganda, et al.
Published: (2004)

Pengaruh doktrin"Piercing the corporate veil"dalam Unanag-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas
by: , WILAMARTA, Misahardi, et al.
Published: (2003)

Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: , AMRANI AMRANA RUSLI, et al.
Published: (2013)

Tinjauan Yuridis rapa umum pemegang saham mengenai pemberhentian direksi pada Perseroan TerbatasbKasus PT. Multi Nitro Tama Kimia
by: , DARMANTO, et al.
Published: (2007)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Pemberhentian Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: RIZKY PUTRA ZULKARNAIN
Published: (2020)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
by: , Ririn Andayana, et al.
Published: (2011)

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
by: , ELISABETH, Vera, et al.
Published: (2004)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
by: DENNY BAGUS ERWANTO, S.H.
Published: (2015)

Tinjauan atas jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura
by: , SYAFI'I, Muhammad Rohyani, et al.
Published: (2008)

Bank Indonesia sebagai satu-satunya pemohon pailit terhadap debitur berupa Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , OLOAN, Gabriel Marcel, et al.
Published: (2003)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi (Tinjauan terhadap undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)
by: M. Jafar, 099311389 M.
Published: (1995)

Tinjauan yuridis perkembangan investasi di Provinsi Riau pasca undang-undang otonomi daerah
by: , SANDRI, Rissa Revina, et al.
Published: (2009)

PERKEMBANGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
by: WILLIAM TANDYA PUTRA, 031311133144
Published: (2016)

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui Media Elektronik
by: Yessy Cornesia Irianto, -
Published: (2021)

Penerapan business judgement rule dalam pertanggungjawaban direksi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
by: , ADRIANUS, Denny, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terhadap pelanggaran merek menurut Undang-undang merek di Indonesia
by: , HARYADI, Raden Eddy, et al.
Published: (2004)

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN AKIBAT DEBITUR PAILIT BERDASAR UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1998
by: ARPANGI, 099712607M
Published: (2001)

Perlindungan hukum terhadap para kreditur sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , KALIF, et al.
Published: (2003)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
by: TURINO TUNGGAL MANUAIN, 030942103 N
Published: (2011)

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas dikaitkan dengan sifat tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
by: , NURHAYATI, Irna, et al.
Published: (2004)

Strategi diversifikasi produk pembiayaan di PT. Sarana Yogya Ventura
by: , Hari Santosa, et al.
Published: (2013)

KORESPONDENSI SEKRETARIS PADA PT SARANA JATIM VENTURA DI SURABAYA
by: SUKSES MANTAOANI, 151411013051
Published: (2017)