Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, TAUFIKURAHMAN, , Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.,LL.M
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/72970/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=33835
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Implementasi tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boul menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
by: , ARAFAH, Abdul, et al.
Published: (2008)

PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
by: , Y. Nanang Marjiyanto, SPd.,MPd, et al.
Published: (2012)

Pola hubungan Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
by: , PURNOMO, Djoko Putro, et al.
Published: (2005)

Optimalisasi peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta terhadap pemerintah kota Yogyakarta :: Studi kritis terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1949
by: , MUSTIKA, Lusiana, et al.
Published: (2002)

Tinjauan konseptual Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , FARIASANDY, Dwi, et al.
Published: (2007)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

Tinjauan yuridis perubahan kekuasaan Dewan PerwakilanRakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945
by: , HIDAYAT, Zamroni Ahmad, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

PERSPEKTIF KRITIS RELASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

MEKANISME DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , MUHAMMAD YASIN, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proses penyusunan APBD berdasarkan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004
by: , ARSYAD, Fadhly Azhar, et al.
Published: (2009)

KINERJA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004: Studi Kasus DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode 2004 - 2009
by: DJUWARDI, .
Published: (2015)

Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
by: , FATARY, Marthen Max, et al.
Published: (2004)

KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENOLAKANNYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (2012)

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN DI BIDANG HUKUM AGRARIA DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: SRI WINARSIH ., SH ., MH., et al.
Published: (2002)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (SUATU TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1981, UNDANG·UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG·UNDANG NO. 20 TAHUN 2001)
by: RINA MARIANA, 039914892
Published: (2003)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)

PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , KAMARUDIN, SHI, et al.
Published: (2011)

Manajemen fiskal Indonesia serta tantangan implementasi undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 dalam membangun ekonomi daerah
by: , Juduf Anwar
Published: (2005)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN
by: Roestoto Hartojo Putro, Drs., SU
Published: (2006)

Pengaruh Undang-undang No.18 Tahun 1997 terhadap struktur fiskal daerah Kota Jambi
by: , HAZRIAN, et al.
Published: (2001)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
by: TENANG HARYANTO, 099813008/M
Published: (2001)

Analisis Undang-undang No. 4 tahun 2005 tentang investasi dalam negeri dan Undang-undang no 5 tahun 2005 tentang investasi asing di Timor Leste
by: , LOBO. S, Diamantino Da Costa, et al.
Published: (2010)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

STUDI KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM DALAM KONTEKS PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
by: RIHANTORO BAYU AJI, 039814635
Published: (2002)

Mekanisme Carry-Over Untuk Menjamin Pembentukan Undang-Undang Yang Berkelanjutan Pada Pergantian Periode Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat
by: Risdiana Izzaty
Published: (2020)

Pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar-Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999
by: , YATARULLAH, et al.
Published: (2004)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH STUDlKASUSPEMBUATANPERATURANDAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
by: T. SYAIFUL AZHARI, 030111157 U
Published: (2005)

PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: SURAHMAN, 099913265 M
Published: (2001)

Evaluasi dampak Undang-undang No.18 tahun 1997 terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Blora
by: , WIJIATMOKO, Jojok, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Implementasi undang-undang 28 tahun 2009 bagi daerah baru: antara harapan dan permasalahan
by: , H. Ruslie Habibie
Published: (2010)

Pemberdayaan DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan di masa orde baru undang-undang nomor 5 tahun 1974
by: , NURCAHAYA, Sitti, et al.
Published: (1998)