Perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak :: Studi tentang perubahan konteks pasal 25 ayat (7) UU No 16 tahun 2000 menjadi UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak :: Studi tentang perubahan konteks pasal 25 ayat (7) UU No 16 tahun 2000 menjadi UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, SISWORINI, Murti, , Prof.Dr. Warsito Utomo
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/75597/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=36462
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: DESIMA WARUWU, 030943056
Published: (2011)

Kedudukan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara pengajuan upaya hukum terhadap putusan KPPU
by: , SURYANINGTYAS, Yunia, et al.
Published: (2006)

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
by: , Evi Askaryanti, SH, et al.
Published: (2013)

Konsep “Antargolongan” Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)
by: Tiara Kumalasari
Published: (2019)

Potensi penerapan PP. No.33 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP. No.14 Tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah terhadap penanganan kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
by: , MANIK, Mangantar H, et al.
Published: (2008)

KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
by: , Fepti Wijayanti, SH, et al.
Published: (2011)

PELANGGARAN CALON NOTARIS YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN MAGANG MENURUT PASAL 16 AYAT (1) HURUF a UU No. 2 TAHUN 2014 jo UU No. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: HAKIM FIRMANSYAH, S.H., 031214253111
Published: (2016)

Konsep Perubahan Perilaku Dalam Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
by: Nirwana Rahma Safura
Published: (2019)

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERDASARKAN KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO. 7 TAHUN 1987
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

Relevansi konsep pemisahan kekayaan perseroan dari keuangan negara terhadap pelaksanaan "hair cut" bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah
by: , RENJAAN, Henrikus, et al.
Published: (2008)

IMPLEMENTASI UU No.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA KHUSUSNYA PASAL 21 AYAT (2)
by: FEBRINA PUSPITA SARI, 039514126
Published: (1999)

PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS
by: GATOT HARYONO, S.H., 031524153049
Published: (2017)

Harmonisasi Hukum Pembuktian Dalam UU No 5 Tahun 1999 Dan Penyelesaian Keberatan Putusan KPPU Di Pengadilan
by: Ardian Nur Rahman
Published: (2016)

KESALAHAN PENERAPAN TATA CARA RESERVASI TIKET PERUSAHAAN PENERBANGAN
by: WIWIN ANDRIA, 070010724-S
Published: (2004)

Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Ridwan, 099411705 M
Published: (1996)

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
by: Wimba Roofi Hutama, -
Published: (2021)

TATA CARA IDENTIFIKASI SUATU PERSEROAN TERBATAS DI DISNAKERTRANS YOGYAKARTA
by: , RHESA FAJAR ANGGARA, et al.
Published: (2014)

Penyelesaian perselisihan perburuhan pasca uu no. 5 tahun 1986 tentang ptun
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 49 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Liliek Kamilah, SH.,M.Hum
Published: (1995)

PENERAPAN PASAL 88 AYAT (2) UU NO. 28 TAHUN 2009 TERHADAP EKSISTENSI PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: NOVIE YUANITA HABSARI, 030942069
Published: (2011)

PERUBAHAN TATA FISIK, TATA SOSIAL DAN TATA NILAI DESA TRADISIONAL BAYUNG GEDE
by: , I MADE DWIPAYANA, et al.
Published: (2012)

Tata cara penuntunan ganti kerugian dan penetapan biaya pemulihan lingkungan
by: , MININ, Darwinsyah, et al.
Published: (1992)

TINJAUAN MENGENAI TATA CARA PENDAFTARAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN
by: , AGUS SETYA PUTRA, et al.
Published: (2014)

LEMBAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING) DALAM UU No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: INDRA RUKMONO, 090310159 MH
Published: (2008)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGIPEMILIK HAK ATAS MEREK TERKENAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 1992 JO UU NO 14 TAHUN 1997 TENTANG MEREK
by: CAHYO E.NUGROHO, 039614369
Published: (2000)

PENERAPAN PERWALI NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN UNTUK PELAYANAN BIDANG KESEHATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF NEW PUBLIC SERVICE (NPS)
by: FARAH DILLA AZZAHRA A.P, 071411131019
Published: (2018)

Perbandingan pengaturan kewajiban sosial perusahaan (CSR) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
by: , LAHOEDE, Muhammad Mufti Zulfikar I, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan terhadap pelayanan jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai ketentuan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , JATMIKO, Nugroho Tri, et al.
Published: (2005)

HAK WANITA DALAM PERKAWINAN (Analisi perbandingan antara ketentuan convention on the ellimination of all forms of discrimination against women dan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan)
by: SRl SUNARSIH, 039814750
Published: (2003)

Analisis UU no. 25, UU no. 32 dan UU no. 33 tahun 2004 dalam membangun ekonomi daerah
by: , Mardiasmo
Published: (2005)

Tata cara pemanfaatan tanah kosong lahan pertanian di Kabupaten Kutai Timur
by: , JAINI, et al.
Published: (2003)

Respon masyarakat terhadap sosialisasi tata cara pemberian suara pada Pemilu 2004
by: , MARTONO, Mulat, et al.
Published: (2004)

SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI SEBAGAI HAK WARGA BINAAN MASYARAKAT
by: , MARLINDA DEWI KATMA, et al.
Published: (2013)

TATA CARA KLAIM JAMINAN KECELAKAN KERJA BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMSOSTEK
by: , ANWAR FAHRUDIN, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN ATAS TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DI KPPBC TMP JUANDA
by: SHALI CLAUDIA TAQWA RAHIMA, 151510713108
Published: (2018)

Penolakan masyarakat Papua terhadap UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua
by: , ANTOH, Demianus, et al.
Published: (2002)

PERLINDUNGAN TERHADAP PENONTON FILM (Analisis Isi UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman)
by: , Itsna Hidayatul Khusna, et al.
Published: (2013)

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT MENURUT UU No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
by: WENDY PRAKOSO, 030110971 U
Published: (2004)

TINJAUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
by: DIYAHLIANA ULANDARI, 039914912
Published: (2003)

Penetapan Perwalian Anak Akibat Dari Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Dalam Perspektif Maqashid Syariah
by: Zaki Fathullah, -
Published: (2020)