Relevansi konsep pemisahan kekayaan perseroan dari keuangan negara terhadap pelaksanaan "hair cut" bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah

Relevansi konsep pemisahan kekayaan perseroan dari keuangan negara terhadap pelaksanaan "hair cut" bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, RENJAAN, Henrikus, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/77286/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=38151
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
by: , Evi Askaryanti, SH, et al.
Published: (2013)

PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM PENANGANAN PIUTANG NEGARA SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006
by: , Ade Firman, et al.
Published: (2013)

Peraturan Pemerintah nomer 67 tahun 2013 tentang Statuta UGM
by: Indonesia, ID
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1183 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
by: BUDI SANTOSO, 039313668
Published: (2000)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: ZAKRIS SR, S.H.
Published: (1996)

PERANAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2005
by: , Shitavadani Devi, SH., MKn, et al.
Published: (2011)

STATUS KEPEMILIKAN HARTA KEKAYAAN (ASET)BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) TERHADAP KETENTUAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
by: MULTAZAM MAJA MAHARDI, 031514153047
Published: (2016)

RESPON DAN KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MENGENAI TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAAN
by: , Wiwi Erwina, et al.
Published: (2013)

PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 DITINJAU DARI PRINSIPPRINSIP PERJANJIAN PERKAWINAN
by: I PUTU AGUS PERMATA GIRI, S.H., 031514253013
Published: (2017)

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Elan Kurniawan, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
by: , SRI MURTININGSIH, SH, et al.
Published: (2012)

Kemitraan pemerintah-swasta dan relevansi terhadap reformasi administrasi Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta
by: , SUWARTO, et al.
Published: (2012)

RELEVANSI PEMIKIRAN AGAMBEN TENTANG SIKAP NEGARA TERHADAP AHMADIYAH
by: , Servulus Konseng, et al.
Published: (2014)

Potensi penerapan PP. No.33 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP. No.14 Tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah terhadap penanganan kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
by: , MANIK, Mangantar H, et al.
Published: (2008)

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP MODAL PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
by: NABILA JOFITA KUMALASARI, 031311133199
Published: (2017)

KESIAPAN PEMDA KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
by: , Monika, et al.
Published: (2011)

AKIBAT KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITUR
by: ANDREAS PANJAITAN, S.H., 03141253055
Published: (2018)

EVALUASI KEPATUHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pada Kopertis Wilayah “A”)
by: Arif Hendrawan, 041424253035
Published: (2018)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU PADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
by: ELVIRA INDRA KUSUMA, 041310213079
Published: (2016)

ANALISA DAMPAK HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TERHADAP OPERASIONAL PERUSAHAAN OTOBUS AKAS GROUP
by: Achmad Giorgio Hafiyyan, 031211132026
Published: (2018)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENGOBAT TRADISIONAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
by: WICAKSONO SUBEKTI ROHMAN, 031411131105
Published: (2018)

Peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan :: Studi komparasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.6 Tahun 2002
by: , RAHARDJO, Ine Julianti, et al.
Published: (2006)

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Rusunawa Urip Sumoharjo Kota Surabaya
by: Himmah Febi Ihsani, 071511133022
Published: (2019)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 PADA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
by: KURNIA MULIASARI, 041310113006
Published: (2016)

JAKSA PENGACARA NEGARA BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAN BUMN DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
by: IIN FEBRINA MADARIA, 031141087
Published: (2012)

BATAS PENERAPAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENETAPAN BESARAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
by: WISNU SATRIO HARIONO, S.H., 031624253020
Published: (2019)

ANALISIS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENATAANTOKO MODERN DI KABUPATEN BANTUL
by: , Fajrul Mumtaz Kurniawan, SH, et al.
Published: (2011)

Tinjauan implementasi Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah terhadap penggunaan tanah dan atau bangunan milik dinas Polres Gunungkidul oleh Yayasan Kemala Bhayangkari cabang Gunungkidul
by: , CAHYAWATI, Mukti, et al.
Published: (2010)

Kebijakan pemerintah dalam perwakafan tanah milik :: Studi tentang efektivitas implementasi peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 di Kabupaten Ponorogo
by: , ABIDIN, Zaenal, et al.
Published: (2000)

Implementasi peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Wilayah :: Studi pembentukan Kabupaten Sarmi Propinsi Papua
by: , SAPIOPER, Hiskia Charles Matheus, et al.
Published: (2004)

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam praktek Peradilan
by: , KERTIYASA, Made Rolly, et al.
Published: (2005)

HONORARIUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.21 TAHUN 2015
by: DONNY AGUNG WICAKSONO, SH, 031142222
Published: (2017)

PERJANJIAN JUAL BELl TANAH DIBAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997
by: NURUL NADIRA, S.H, 030010020 N
Published: (2003)

Kemampuan Kabupaten Asahan untuk dimekarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
by: , SARAGIH, Arpian, et al.
Published: (2003)

Pemberian otonomi oleh Pemerintah kepada Universitas Gadjah Mada :: Analisis isi Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000
by: , NUGROHO, Priyono Dwi, et al.
Published: (2006)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN, DI KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG (STUDI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN KECAMATAN)
by: Sutikno, 090810817 M
Published: (2010)

Peranan pejabat pembuat akta ikrar wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan sinkronisasinya dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , HADI, Misbah Imam Soleh, et al.
Published: (2009)

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Atas Pengadaan Langsung Pada Bpkad Provinsi Jawa Timur
by: Kurnia Marshandy
Published: (2019)