Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan kaitannya dengan pendapatan pemerintah daerah :: Studi kasus Kota Padang

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan kaitannya dengan pendapatan pemerintah daerah :: Studi kasus Kota Padang

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, ARIANTO, Dian, , Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/77969/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=38834
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Peranan pejabat pembuat akta tanah terhadap penyetoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada negara
by: , NASIR, Muh, et al.
Published: (2009)

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Jembrana
by: , SUKMAWATI, Y. IGA. Nyoman, et al.
Published: (2006)

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kota Padang
by: , GUSRIDAWATI, et al.
Published: (2008)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT)
by: INTIFADA ATIN NISYA, 031624253023
Published: (2019)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , IDA FITHRIANI, et al.
Published: (2014)

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI DAERAH YANG TELAH CUKUP TERDAPAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
by: HAMZAH, S.H., 031424253058
Published: (2017)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berkaitan Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kapubaten Sleman
by: , Andrie Saputra, et al.
Published: (2011)

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Mitra Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendaftaran tanah
by: , ENYDA, et al.
Published: (2010)

Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Berkenaan dengan Bukti Pembayaran Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan
by: Naony Fenti Istiqlallia
Published: (2020)

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Jual Beli Bangunan Diatas Izin Pemakaian Tanah
by: Hasbi Ariski
Published: (2021)

Sikap kehati-hatian pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta jual beli tanah
by: , YUDHISTIRA, Micko Kusuma, et al.
Published: (2010)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Temanggung
by: , MUSTIKOWATI, Mafruchah, et al.
Published: (2008)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR: 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: INDRASARI AYU FEBRINA, 030810561 N
Published: (2011)

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Mengisi Blanko Akta Tanah
by: ANITA BUDIMAN, 030810601 N
Published: (2010)

Kajian Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah
by: , FITRISIA PARAMITHA U, et al.
Published: (2014)

KEDUDUKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TERLAMBAT DIDAFTARKAN DI KANTOR PERTANAHAN KETIKA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENINGGAL DUNIA
by: NICOLAS ERLICH HETMINA, NIM031614253034
Published: (2018)

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT UMUM
by: Dewi Kemala Sari, 030810166
Published: (2010)

Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah
by: , WIJAYA, Chuck, et al.
Published: (2007)

PENGALIHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: INDRI DEFAYANTI,SH, 031624253041
Published: (2019)

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PENGANTI DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
by: EVI ARIYANTI AGUSTIN, 031142215
Published: (2013)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA YOGYAKARTA
by: , DWI LESTARI, et al.
Published: (2014)

Upaya pejabat pembuat akta tanah Kota Padang dalam mencegah terjadinya sengketa atas akta yang dibuatnya
by: , NENGSIH, Tri, et al.
Published: (2010)

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DAN AKTA-AKTA YANG DIBUATNYA
by: JEIN KATILI, 030010075N
Published: (2002)

Kewajiban-kewajiban pejabat pembuat akta tanah pada pembuatan akta peralihan hak atas tanah dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah di Kabupaten Sleman
by: , DEWANTI, B. Retno, et al.
Published: (2005)

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat pada suku Baduy
by: , HASANAWATI, et al.
Published: (2009)

Peranan kantor pertanahan sebagai pengawas pemenuhan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang
by: , DESTAVIANI, et al.
Published: (2009)

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH
by: Ratna Djuwita, 030810255 N
Published: (2010)

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PAJAK DALAM MENETAPKAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: SAKINA AMANI, 031714253047
Published: (2019)

KETERLIBATAN NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA
by: CHARIS TANTIA FIRISMANDA, S.H., 031524253020
Published: (2018)

PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI SURABAYA
by: AGUS WYANTORO, S.H.
Published: (2014)

PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI SURABAYA
by: Agus Widyantoro, S.H, et al.
Published: (1994)

Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam rangka pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
by: , SURYANI, Sri, et al.
Published: (2009)

PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBELUM PELUNASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: HERRYANTO WIJAYA, 030710276 N
Published: (2009)

Tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap keotentikan akta yang dibuatnya
by: , MULYANA, et al.
Published: (2008)

FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
by: SRI WINARSI, S.H., 099812978 M
Published: (2001)

KETERLIBATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
by: PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, 030110150 N
Published: (2003)

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PEROLEHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Nikmah, S.H, et al.
Published: (2013)

PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA
by: DEWI MEKAR FATMANINGRUM, 030810578 N
Published: (2010)

Proses Peradilan Pidana terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
by: , NURUNG, Mohammad, et al.
Published: (2005)

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN
by: M ZAINUL ARIEF, 030410520n
Published: (2008)