Analisis implikasi kebijakan pemerintah terhadap bentuk pengendalian organisasi :: Kasus perubahan UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 11 dan Pasal 13 terhadap Participating Inserst PT XYZ

Analisis implikasi kebijakan pemerintah terhadap bentuk pengendalian organisasi :: Kasus perubahan UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 11 dan Pasal 13 terhadap Participating Inserst PT XYZ

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, KARTIKASARI, Riena Dwi, , Dr. Ertambang Nahartyo, M.Sc
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/78834/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39699
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

PEMBAHASAN YURIDIS DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENIMBANG BENTUK SURAT DAKWAAN SUBSIDIAIR PASAL 2 DAN 3 UU NO.31 TAHUN 1999 JO UU NO.20 TAHUN 2001
by: , AGUSTINUS HERIMULYANTO, et al.
Published: (2012)

KONFLIK NORMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (ANTARA PASAL 49 UU NO. 3 TAHUN 2006 DENGAN PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008)
by: AGUNG BUDIONO, 031042003
Published: (2012)

KEBEBASAN HAKIM DALAM PASAL 96 DAN PASAL 100 UU No. 11/ 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: DONI SETYO WARDHONO, 031141075
Published: (2013)

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam liberalisasi sektor migas :: Studi kasus proses terbentuknya UU Migas No. 22 Tahun 2001
by: , RINAYUHANI, Tri Ratna, et al.
Published: (2009)

Analisis Perubahan Metode Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Bank XYZ
by: Dinda Permatasari
Published: (2020)

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (TINJAUAN YURIDIS PASAL 114 UU NO. 22/1999)
by: MUSPA WAHYUNING PARDIYAH, 039614459
Published: (2000)

IMPLEMENTASI PASAL 145 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP WNA DI LUAR NEGERI
by: MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA, 031211132049
Published: (2016)

Kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan :: Kajian terhadap Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan dan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg
by: , ANDRIYENI, Wanda, et al.
Published: (2006)

Analisis struktur industri minyak dan gas bumi Indonesia pasca UU Migas No.22 Tahun 2001
by: , IRYANTO, Piet, et al.
Published: (2005)

KEWAJIBAN PEMBANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT BERDASAR PASAL 56 AYAT (1) KUHAP DAN IMPLIKASI HUKUMNYA
by: DIAN SARI E. SEKEWAEL, S.H., 030943052
Published: (2017)

IMPLIKASI PASAL 112 DAN 127 DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
by: ACHMAD FIRDAUS SULTHON, 031614153017
Published: (2019)

KEWAJIBAN PERPAJAKAN FINAL PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS KEGIATAN SEWA TANAH OLEH PT. XYZ
by: PUTRI AMALIA, 041310213074
Published: (2016)

Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. XYZ
by: Sulthan Ifan Condrolukito
Published: (2021)

Tax Planning terhadap Metode Pemotongan PPh Pasal 21 dan Dampaknya terhadap PPh Badan PT XYZ (Studi Kasus pada KKP Howard Consultant)
by: Retno Dwi Wulandari
Published: (2020)

KETAATAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DI KOTAMADYA MATARAM PADA KETENTUAN PASAL 56, 57, 59 DAN PASAL 61 UU NO.14 TAHUN 1992 ( SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS)
by: AMIRUDDIN, 099311375 M
Published: (1995)

TINJAUAN SECARA KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 287 KUHP
by: MADE DARMA WEDA, SH., MS.
Published: (2014)

TINJAUAN SECARA KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 287 KUHP
by: Made Darma Weda, SH.,MS
Published: (1990)

POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK MONOPOLI KEPADA BUMN BERDASARKAN PASAL 51 UU NOMOR 5 TAHUN 1999
by: , Satriogiri Agung Pribadhi, et al.
Published: (2011)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS SUSTAINABLE BUSINESS STRATEGY (An Answer of Controversy over Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007)
by: WICAKSONO (NIM : 29107037); Pembimbing: Ir. Imam Istiyanto, MBA, PANDU

Analisis yuridis pasal 49 dan pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 kaitannya dengan pewarisan menurut hukum Islam pada pengadilan agama Sleman :: Studi kasus putusan sela no. 258/pdt.G/1995/PASmn dan putusan no. 102/Pdt.G/2001/PASmn
by: , NINGSIH, Sri Mawar, et al.
Published: (2003)

Faktor yang mempengaruhi lahirnya pasal 54 baru KUHD dan pengaruh pasal tersebut terhadap sistem hak suara dalam perseroan terbatas
by: , LUMBANRAJA, Maringan, et al.
Published: (1989)

Formulasi strategi PT XYZ dalam kegiatan indistri hilir migas di Indoensia
by: , RIZKI, Dinda, et al.
Published: (2010)

Tinjauan Pemotongan Pph Pasal 21 Pegawai Terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak Yang Sesuai Dengan Pmk Nomor 9/Pmk.03/2021 Pada PT XYZ
by: Rauliardy Andhika Maulana
Published: (2021)

PENERAPAN PASAL 88 AYAT (2) UU NO. 28 TAHUN 2009 TERHADAP EKSISTENSI PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: NOVIE YUANITA HABSARI, 030942069
Published: (2011)

PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, PENCATATAN AKUNTANSI, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PT. XYZ
by: NATASHYA ZEFANYA PERMATADITYA, 041310213122
Published: (2016)

Perencanaan Pajak Atas Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Dalam Rangka Efisiensi Pajak Penghasilan Terutang Pada Ud Xyz, Surabaya
by: Nadya Mutiara Rozani
Published: (2019)

EKSISTENSI PASAL 45 DAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
by: ELFRIDA, 030115239
Published: (2005)

MEKANISME PENERAPAN PEMINDAHBUKUAN TERHADAP PPH PASAL 23 KE PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. “CDE” JAWA TIMUR
by: AZHALEA AUGISTA RHEINASANDY, 151410713089
Published: (2017)

PENERAPAN GUGATAN TERHADAP PENOLAKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT 1 HURUF C UU KUP PADA PT XYZ (STUDI KASUS KKP MULTI UTAMA CONSULTINDO)
by: Anita Suryawati, 151510713089
Published: (2018)

Laporan Tugas Akhir Perbandingan Penerapan Pp Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pasal 17 UU PPH Dengan Fasilitas Pasal 31e Pada Perusahaan Startup (Studi Kasus KKP Persekutuan One Tax Consult)
by: Alfa Rahmiati
Published: (2020)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRODUSEN MINYAK GORENG DI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999)
by: Tulandi, Edwin Steven, et al.
Published: (2011)

Implementasi Pidana Pasal 279 Dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Kawin Siri
by: Cyndi Arista
Published: (2019)

LEMAHNYA KEWENANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM PASAL 77 DAN PASAL 78 KUHAP DALAM UPAYA HUKUM PRAPERADILAN
by: , DESTY PRILIANINGRUM, et al.
Published: (2014)

"PENTINGNYA PUTUSAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPlKA YANG MELAWAN HUKUM" (Suatu Studi Tentang Penerapan pasal 41 UU No.5 Tahun 1997 jo. Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika di pengadilan Negeri Surabaya dan di Pengadilan Negeri Malang)
by: Eko Rinto Intoyo, 039814752
Published: (2002)

Penerapan Pasal 265 UU No.4 Tahun 1998 didalam praktek pengadilan niaga :: Studi kasus PT. Concord Benefit Interprises Tbk
by: , WULAN, CH. Kristipurnami, et al.
Published: (2003)

IMPLEMENTASI UU No.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA KHUSUSNYA PASAL 21 AYAT (2)
by: FEBRINA PUSPITA SARI, 039514126
Published: (1999)

Kedudukan utang pajak dalam lembaga kepailitan :: Tinjauan kriteria utang menurut Pasal 1 Angka 6 UU No.37 Tahun 2004
by: , PAREDOS, et al.
Published: (2007)

WEWENANG DPR UNTUK MEMINTA KETERANGAN WARGA MASYARAKAT Kajian terhadap Pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD
by: EKO SUPRIYANTO, 039614328
Published: (2000)

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 PASAL 15 AYAT (3) DAN PASAL 16 ATAS BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PBX DI NUSA TENGGARA TIMUR
by: Indah Tri Oktaviyanti, 151510713009
Published: (2018)

VALUASI INVESTASI PROJEK PENGEMBANGAN LAPANGAN MIGAS XYZ Studi Kasus pada PT Pertamina (Persero)
by: , Sri Haslinda, et al.
Published: (2012)