Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok

Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, HAKIM, Martin, , Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/80370/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=41234
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

GADAI TANAH PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
by: , Surya Adra, et al.
Published: (2011)

Pembagian harta suarang akibat perceraian pada masyarakat Minangkabau kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kenagarian Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok
by: , HAMZAH, et al.
Published: (2009)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMECAHAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KABUPATEN BANTUL
by: , Atmaji Apriliyanto,SH., et al.
Published: (2014)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Fungsi dan tugas kerapatan adat Nagari sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No.5 tahun 1979 di Minangkabau (Sumatera Barat)
by: , ARIEF, As Suhaiti, et al.
Published: (1996)

HARTA PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: OLIVIA CITRA AMANDA, 030510553 N
Published: (2009)

PERJANJIAN GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI KOTO TINGGI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT
by: , Iwan Maulana, et al.
Published: (2011)

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAUM DI NAGARI KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT
by: , Eko Syaiful, et al.
Published: (2011)

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAUM DI NAGARI KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT
by: , SUDIANTO MANULLANG, et al.
Published: (2011)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

The susceptibility of landslide zone using weight of evidence method in nagari tanjung sani and nagari sungai batang, west sumatera
by: Lestari, S.F., et al.
Published: (2022)

PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
by: , Muchlis Kusetianto, et al.
Published: (2013)

Status majelis pertimbangan pajak (MPP) setelah berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1986 dikaitkan dengan Undang-undang perpajakan NAsional
by: Sri Sulastuti, SH.
Published: (1996)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: VERAWATI NGAMEL, 031314153023
Published: (2017)

PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999
by: Sri Winarsi. SH., MH., et al.
Published: (2003)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

RESOLUSI KONFLIK HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU (Studi di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)
by: , yuhelna, et al.
Published: (2012)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
by: DIAN FITRI SABRINA, 031514153019
Published: (2016)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

PELAKSANAAN PERADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 01 PULAU MADURA
by: Maksum Harijanto, S.H., et al.
Published: (1980)

PELAKSANAAN PERADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG No 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PULAU MADURA
by: MAKSUM HARIJANTO
Published: (1980)

PELAKSANAAN PERADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 01 PULAU MADURA
by: Maksum Harijanto, S.H, et al.
Published: (1980)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PERADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG No 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PULAU MADURA
by: MAKSUM HARIJANTO, S.H., et al.
Published: (1980)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

PEMBAYARAN KLAIM PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK
by: WIEKE WIDYA JANTI, S.E.,S.H., 031514253008
Published: (2017)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

KETERKAITAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DENGAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN
by: ISETYOWATI ANDAYANI, 099411566M
Published: (1998)

Keberadaan sawah bergadai di Desa Cemagi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) :: Studi kasus di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
by: , ANGGRAENI, Ni Kadek Sri Indra, et al.
Published: (2009)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Demokratisasi lokal Tiga Nagari di Kabupaten Solok Sumatera Barat
by: , VALENTINA, Tengku Rika, et al.
Published: (2009)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

KARAKTERISTIK PRODUCTION SHARING CONTRACT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
by: DEWI WULAN S. GULTOM, 030610245
Published: (2010)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Hukum adat perkawinan Minangkabau setelah berlakunya hukum perkawinan nasional
by: , THALIB, Sjofjan, et al.
Published: (1996)