SWAPRAJA DAN REVOLUSI: PROSES PENGUKUHAN YOGYAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA PADA MASA REVOLUSI (1945-1950)

• Main Author: , Julianto Ibrahim
• Format: Article NonPeerReviewed
• Published: [Yogyakarta] : Lembaga Penelitian UGM 2003
• Online Access: https://repository.ugm.ac.id/92371/; http://repository.ugm.ac.id/digitasi/index.php?module=cari_hasil_full&idbuku=155
• Institution: Universitas Gadjah Mada

Fenomena yang menarik dalam sejarah Indonesia Kontemporer adalah nasib yang kontras di antara dua kota tradisional Jawa. Yogyakarta mengalami nasib yang lebih beruntung dibandingkan kota saingannya Surakarta. Apabila Surakarta harus kehilangan status swaprajanya pada masa revolusi, Yogyakarta justru dikukuhkan sebagai Daerah Istimewa. Apabila sampai di sini pertanyaannya adalah: Mengapa Yogyakarta bisa mempertahankan status swaprajanya? Faktor-faktor apa yang menjadikan Yogyakarta bisa bertahan pada masa revolusi? Bagaimana peranan Sultan HB IX yang menjadikan Yogyakarta sebagai basis republik? Penelitian ini merupakan hasil kajian sejarah, sehingga menggunakan metode dan metodologi sejarah. Metode sejarah merupakan pedoman seorang sejarawan dalam memburu dokumen-dokumen sejarah. Sejarawan bagaikan "tukang" yang bertugas mengumpulkan sumber-sumber sejarah berupa arsip maupun dokumen-dokumen. Metodologi sejarah merupakan kerja sejarawan dari pengolahan fakta, eksplanasi hingga rekonstruksi dari hasil yang diteliti. Metodologi memberi kerangka berpikir seorang sejarawan, sehingga perlu memperhatikan konsep-konsep dan teori-teori dalam menyusun peristiwa masa lampau. Penelitian ini berpatokan pada metode dari Ernst Bernheim, yaitu heuristik, kritik, auffasung dan darstellung. Terdapat tiga hal yang menyebabkan Yogyakarta dikukuhkan status istimewanya pada masa revolusi, yaitu: 1. Kedudukan dan status Yogyakarta sebelum revolusi