ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)

<p>Berdasarkan tuntutan bentuk hukum yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengharuskan pengelolaan bisnis perbankan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam PT dianut sistem penanaman modal yang berbentuk saham. Sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan oleh mayorita...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	, Zainal Said
Format:	Article NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2012
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/95327/ http://repository.ugm.ac.id/digitasi/index.php?module=cari_hasil_full&idbuku=3145
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)
by: , Zainal Said, MH, et al.
Published: (2013)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

POLA PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: YUSHAR
Published: (2019)

PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GINA, 030810213 N
Published: (2010)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

Implemtasi jaminan dalam penyaluran pebiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar ditinjau dai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
by: , SUKMA, Andi Asrul, et al.
Published: (2008)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

PELAKSANAAN BANK GARANSI (GUARANTEE BANK) PADA PT CIMB NIAGA Tbk BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
by: , Tri Wahyuni Lestari, SH, et al.
Published: (2011)

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: AHMAD H.B, 099812995-M
Published: (2000)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai eksistensi lembaga rahasia bank di dalam melindungi nasabah pada bank
by: , PUTRA, I Gusti Rai Daniel Ari, et al.
Published: (2010)

KEEFEKTIFAN UNDANG -UNDANG NO.38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
by: RANTI WIRASHINTA, 039714482
Published: (2001)

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: INE LISTIYANI, 031214253002
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

SATUAN TUGAS BERSIH PUNGUTAN LIAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: FICARDO ESPINDA GAHATIKTA, 031311133207
Published: (2017)

Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , HUTAGALUNG, Sahat M, et al.
Published: (2004)

Tinjauan yuridis pelaksanaan Pasal A angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu
by: , INDRA, Sari, et al.
Published: (2007)

BANGUNAN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GURUH ARIE WlBOWO, 039614306
Published: (2000)

PENDAFTARAN HAK JAMINAN FlDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: KAYUN WlDIHARSONO, SH., 030010041 N
Published: (2002)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

Asuransi Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Hubungan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

HAK KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN AKIBAT DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
by: SHINTA HADIYANTINA, 099913242 M
Published: (2001)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: Anwar Borahima
Published: (2024)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIAAN VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
by: , Dony Hendro Cahyono,, et al.
Published: (2011)

Iatrogenic pada tindakan medik menurut Undang undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran
by: , BUDIMAN, et al.
Published: (2005)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: SITI MAISYAROH, 030810130 M
Published: (2012)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

Kedudukan hukum nasabah Bank Rakyat Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , SANTOSA, Heru, et al.
Published: (2002)

KEDUDUKAN DAN SIFAT KEPERDATAAN DARI NOMOR SELULER PELANGGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
by: , Saut Irianto Rajagukguk, et al.
Published: (2012)

LARANGAN PENJAMINAN ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: NINING HERLINA, 030810675 N
Published: (2010)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
by: TENANG HARYANTO, 099813008/M
Published: (2001)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
by: , DINIYAH, Makiyah Nur, et al.
Published: (2006)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)