Lesson learned of Rohingya persecution in Myanmar for sustainable development and policy transformation in Malaysia

• Main Authors: Suyatno, Ladiqi, Aizat, Khairi, Sarah Nadiah, Rashidi
• Format: Article
• Language: English
• Published: 2020
• Subjects: K Law (General)
• Online Access: http://eprints.unisza.edu.my/7124/1/FH02-FUHA-20-42072.pdf; http://eprints.unisza.edu.my/7124/; https://doi.org/10.22487/jpag.v2i 2.108
• Institution: Universiti Sultan Zainal Abidin

Makalah ini membahas tentang pelajaran penting dari orang-orang Rohingya yang dianiaya di Myanmar. Rezim Myanmar tidak mengakui keberadaan orang-orang Rohingya sebagai warga negara, karena mereka dianggap sebagai orang Bengali yang berasal dari Bangladesh. Masalah penolakan kewarganegaraan telah menyebabkan orang-orang Rohingya tinggal di limbo. Tidak seperti etnis lain di Myanmar, mereka ditolak haknya sebagai warga negara yang berdaulat. Situasi menjadi lebih buruk ketika warga setempat lainnya, karena alasan etnis dan agama, bergabung dengan rezim dalam melanggar dan menyalahgunakan hak-hak orang Rohingya. Oleh karena itu, orang-orang Rohingya dibiarkan sebagai individu tanpa kewarganegaraan di negara mereka sendiri dan dipaksa menjadi pengungsi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kasus orang-orang Rohingya di Myanmar bisa menjadi pelajaran bagi warga Malaysia yang tinggal di negara multiras ini. Pemerintah dan rakyat Malaysia harus sadar bahwa kebijakan yang tidak adil dan kekerasan fisik dapat meningkatkan intensitas konflik dan menyebabkan implikasi buruk dalam hal perdamaian dan harmoni di negara ini. Oleh karena itu, beberapa prakarsa proses perdamaian yang memungkinkan dari pembangunan berkelanjutan harus diperkenalkan untuk mengubah kebijakan tertentu dan semakin memperkuat hubungan etnis di Malaysia untuk memastikan semua orang hidup bersama dalam kedamaian dan keharmonisan. This paper examines about the lesson learned of persecuted Rohingya people in Myanmar. The Myanmar regime does not recognize the Rohingyas as their people and accused them as Bengalis from Bangladesh. The issue of denied citizenship has caused the Rohingya people to live in limbo. Unlike other ethnics in Myanmar, they are denied the rights as sovereign citizens. The situation becomes worse when the other local citizens, for the reason of ethnic and religion matters, join forces with the regime in violating and abusing the Rohingyas. Therefore, the Rohingyas are left as stateless people in their own country and are forced to become refugees to seek a better life. The case of the Rohingya people in Myanmar can be a lesson learned for Malaysians who are living in a multi-society country. The government and the people have to be aware that unfair policy and physical violence could increase the intensity of conflict and cause bad implication in terms of peace and harmony in the country. Hence, several possible peace process initiatives of sustainable development must be introduced to transform the certain policy and further strengthen the ethnic relation in Malaysia to ensure everyone lives together in peace and harmony.