Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Bidang Pertanahan

• Main Author: Eliza Maureen Kristianto
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2020
• Subjects: HD101-1395.5 Land use Land tenure; K Law (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/103944/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/5/5.%20BAB%20II%20PERJANJIAN%20PENGIKATAN%20JUAL%20BELI.....pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/6/6.%20BAB%20III%20PEJABAT%20YANG%20BERWENANG%20DALAM%20MEMBUAT................pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/7/7.%20BAB%20IV%20PENUTUP.pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/8/8.%20DAFTAR%20BACAAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/9/Pernyataan%20Kesediaan%20Publikasi.pdf; http://repository.unair.ac.id/103944/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan perlu dipahami secara berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan. Pada saat berlakunya UUJN No. 30 Tahun 2004, muncul suatu perdebatan terkait dengan adanya kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan namun tidak secara tegas mengatur mengenai batasan kewenangan Notaris terhadap kewenangan PPAT khususnya dalam proses pembuatan Akta terkait Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Disini penulis mencoba menelaah apa makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang telah diberikan kepada notaris dalam UUJN, sekaligus melihat dasar dari pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan yang merupakan kewenangan notaris adalah bersifat sempit, artinya notaris bisa membuat akta yang berkiatan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan merupakan kewenangan PPAT.