Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Akibat Pandemi Covid-19

• Main Author: Salsabila Annisa Nursaputri
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2020
• Subjects: K Law (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/108204/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/4/4.%20BAB%20I.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/5/5.%20BAB%20II.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/6/6.%20BAB%20III.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/7/7.%20BAB%20IV.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/8/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/9/9.%20KESEDIAAN%20PUBLIKASI.pdf; http://repository.unair.ac.id/108204/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Force majeure terkadang muncul dalam perjanjian pengangkutan, seperti misalnya saja dengan kemunculan pandemi Covid-19. Tetapi force majeure yang diakibatkan karena Covid-19 ini tidak melekat kepada semua pihak pengangkut. Dikarenakan tidak semua pihak pengangkut dalam keadaan pandemi Covid-19 ini terhalang untuk melaksanakan kewajibannya. Namun untuk pihak pengangkut yang terkena dampak Covid-19 ini harus dapat membuktikan bahwa pandemi Covid-19 membawa imbas secara langsung . Pandemi Covid-19 ini merupakan force majeure yang bersifat relatif atau sementara, sebab pandemi Covid-19 ini hanya terjadi sementara waktu. Karena itu maka tidaklah menghapuskan kewajiban pihak pengangkut , dan pihak pengangkut tetap harus memenuhi kewajibannya meskipun membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Maka dalam hal ini pandemi Covid-19 ini tidak dapat langsung bisa digunakan sebagai alasan untuk pembatalan suatu perjanjian pengangkutan yang telah disepakati dengan alasan adanya peristiwa force majeure.