Kedaulatan Negara Atas Wilayah Laut

• Main Authors: Enny Narwati, -, Asih Indah Camelia, -
• Other Authors: Oemar Moechtar, -
• Format: Book Section PeerReviewed
• Language: English; English
• Published: Kencana 2020
• Subjects: K Law
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/118421/1/13.%20A.pdf; https://repository.unair.ac.id/118421/2/13.%20P.pdf; https://repository.unair.ac.id/118421/
• Institution: Universitas Airlangga

Pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah darat (superioritas territorialis) berbeda dengan kedaulatan negara atas wilayah laut. Kedaulatan atas wilayah laut harus diklaim terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan secara alami wilayah laut tidak dapat dimiliki berdasarkan doktrin kepemilikan (possession) dan terdapat hak negara lain akan lintas (passage) yang dijamin oleh UNCLOS 1982. Secara tegas UNCLOS 1982 membagi wilayah laut dalam zona-zona maritim yang memiliki doktrin/rezim hukum yang berbeda-beda. Praktik yang telah dilakukan oleh negara-negara telah memperluas perencaaan tata ruang laut wilayahnya sampai pada Zona Ekonomi Eksklusif dah landas kontinen. Sehingga kekuasaan negara dalam melakukan penataan ruang wilayah laut tidak mempersyaratkan negara harus memiliki kedaulatan penuh seperti halnya di darat. Akan tetapi adanya perbedaan doktrin/rezim hukum yang berlaku di suatu kawasan laut menjadikan wewenang negara juga terbatas berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Seperti pada zona-zona maritim yang tunduk pada hak khusus dan hak berdaulat (sovereign rights) yang diberikan oleh hukum internasional (bukan kedaulatan), wewenang penataan ruang negara pantai sangat terbatas. Bahkan pada laut teritorial yang berada di bawah kedaulatan negara pantai masih adanya pembatasan yakni hak lintas kapal asing.