Komparasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang - Undang No.3 Tahun 1971 Dan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001
Sistem pembuktian sangat penting dalam suatu proses peradilan sebagai upaya perlindungan hak - hak warga negara yang dituduh melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik atau yang disebut dengan U shifting the burden of proof' bagi kasus - kasus korupsi yang besar dan kompleks dan agar t...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | English |
| Published: |
2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://repository.unair.ac.id/135394/1/BHAYU%20%20KURNIAWAN.pdf https://repository.unair.ac.id/135394/ https://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | English |
| Summary: | Sistem pembuktian sangat penting dalam suatu proses peradilan sebagai upaya perlindungan hak - hak warga negara yang dituduh melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik atau yang disebut dengan U shifting the burden of proof' bagi kasus - kasus korupsi yang besar dan kompleks dan agar tidak sampai melanggar hak - hak terdakwa, sehingga seorang jaksa penuntut umum tetap berperan aktif dalam menemukan bukti - bukti secara profesional. Sedangkan dalam Upaya pembuktian itu sendiri terdapat pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oteh terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan atau meringankan, penerapannya hampir sarna dengan system pembuktian terbalik. |
|---|