Komparasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang - Undang No.3 Tahun 1971 Dan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001

Komparasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang - Undang No.3 Tahun 1971 Dan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001

Sistem pembuktian sangat penting dalam suatu proses peradilan sebagai upaya perlindungan hak - hak warga negara yang dituduh melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik atau yang disebut dengan U shifting the burden of proof' bagi kasus - kasus korupsi yang besar dan kompleks dan agar t...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Bhayu Kurniawan, -
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:	English
Published:	2006
Subjects:	K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Online Access:	https://repository.unair.ac.id/135394/1/BHAYU%20%20KURNIAWAN.pdf https://repository.unair.ac.id/135394/ https://lib.unair.ac.id
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Airlangga
Language:	English

Similar Items

Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999
by: Mambangil
Published: (2003)

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO.7 TAHUN 1989 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
by: Liliek Kamilah, SH.
Published: (1991)

BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: HAFIN AUNI QASHRINA, S.H., 031314153009
Published: (2018)

HAK MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: DHIA AL UYUN, 031417017303
Published: (2019)

Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)
by: Irene Angelita Rugian, -
Published: (2020)

Implikasi Kepemilikan Saham Oleh Multinational Corporations Pada Sektor Industri Semen Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
by: Dini Niwantari, -
Published: (2005)

UPAYA DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: RIANA KUSUMA PUTRI BEMBA, 031511133106
Published: (2019)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (SUATU TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1981, UNDANG·UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG·UNDANG NO. 20 TAHUN 2001)
by: RINA MARIANA, 039914892
Published: (2003)

UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT
by: ARFAN FAIZ M., 039414034
Published: (1998)

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP KEWENANGAN HAK ASAL-USUL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: MUARA JUANSA, 031111081
Published: (2016)

CALON TUNGGAL DALAM PEMILU KEPALA DAERAH MENURUT SISTEM DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: HERIBERTUS HARI SUMARNO, 131314153059
Published: (2016)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA MENDATANG SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PENGEMBALIAN ASET
by: HELMI, 031170136
Published: (2018)

PERBANDINGAN DARI BERBAGAI UNDANG -UNDANG PERKAWINAN
by: Prawirohamidjojo.R. Soetojo ., S.H., et al.
Published: (1982)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
by: DENNY BAGUS ERWANTO, S.H.
Published: (2015)

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 49 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Liliek Kamilah, SH.,M.Hum
Published: (1995)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

PERAMPASAN ASET ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
by: DEWI RATNASARI RUSTAM, 031614153008
Published: (2018)

SATUAN TUGAS BERSIH PUNGUTAN LIAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: FICARDO ESPINDA GAHATIKTA, 031311133207
Published: (2017)

RIDDAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: ANIS FARIDAH, 039514200
Published: (2000)

Penyelesaian Sengketa Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001
by: Agung Sujatmiko, -
Published: (2016)

PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971
by: SRI SUMARWANI, -
Published: (1998)

KEEFEKTIFAN UNDANG -UNDANG NO.38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
by: RANTI WIRASHINTA, 039714482
Published: (2001)

Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Konsekuensi Hukumnya Dalam Kerangka Undang-Undang No.2 Tahun 2004
by: SUPATMO IKA ISKANDAR, 090310164
Published: (2005)

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996
by: Iin Verawaty
Published: (2004)

EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ALICE ANGELICA, 090410182 MH
Published: (2008)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: , NENDRA, Bakti, et al.
Published: (2008)

STUDI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1-1974 DI DESA_DESA BEKAS PERDIKAN (DESA WINONG, MAJAN. TAWANGSARI) KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG
by: Sri Hayati, S.H., et al.
Published: (1984)

PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: ACHMAD MU’AS, S.H., 031624153046
Published: (2018)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: SITI MAISYAROH, 030810130 M
Published: (2012)

RATIO LEGIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAI DIUBAH UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN
by: ANDHI ARDHANI, 031324153041
Published: (2018)

MELAWAN HUKUM KHUSUS/FACET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: SARI MANDIANA, 091070539
Published: (2017)

Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
by: NIKEN YANUAR ANGGRAENI, -
Published: (2004)

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT JAMINAN FlDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: ELVIRA AGUSTINA JUSUF. S.H, 030010001 N
Published: (2002)

IDE FEDERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: FAJAR ANUGRAH, 039814665
Published: (2004)

KOMERSIALITAS SENGKETA DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
by: THEODORA AMABEL BEATRICE, 031311133096
Published: (2017)

Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tanggungjawab dan Kedudukan Direksi dan Komisaris Perusahaan :: Studi kasus PT. Bank Mandiri Tbk
by: , FIRDAOZI, Mohammad Iqbal, et al.
Published: (2010)