Penyelesaian Sengketa Kehutanan di Luar Pengadilan

• Main Author: Hendryan Yudho Laqsono
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2004
• Subjects: K Law (General); SD Forestry
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/135549/1/KKB%20KK-2%20FH%20Hen%20p_ABSTRAK.pdf; https://repository.unair.ac.id/135549/2/KKB%20KK-2%20FH%20Hen%20p.pdf; https://repository.unair.ac.id/135549/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Sengketa kehutanan adalah sengketa yang terjadi melibatkan berbagai kepentingan karena keberadaan banyak pihak yang sama-sama memanfaatkan keberadaan hutan. para pihak dalam sengketa kehutanan Jawa dapat dilihat sebagai sebuah simplifikasi proses mempertemukan kepentingan Masyarakat Oesa Hutan (MOH) dengan PT. Perhutani. bentuk penyelesaian sengketa dalam sengketa kehutanan yang menggunakan pihak ketiga atau mediator menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu : 1. pengembalian suatu hak 2. besarnya ganti rugi 3. bentuk tindakan tertentu Ketiga hal tersebut dilakukan hanya untuk satu tujuan yaitu memulihkan fungsi hutan seperti semula. b. Prosedur penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 adalah : (1) Dalam hal terjadi sengketa kehutanan para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan itu sendiri lebih condong kepada penegakan hukum administrasi yang bersifat bersifat represif dengan fungsi yaitu untuk mengembalikan/memulihkan keadaan semula, serta berusaha untuk mengendalikan serta menjaga kepentingan hutan dari dampak sengketa kehutanan. (3) para pihak yang bersengketa dapat menggunakan Pihak Ketiga atau Pendampingan Organisasi Non Pemerintah untuk penyelesaian sengketa kehutanan yang bersifat bebas dan tidak memihak. Pihak Ketiga atau Pendampingan Organisasi Non Pemerintah sebagai alternatif, oleh karena itu penggunaannya sangat tergantung dari kesepakatan para pihak untuk menentukan pilihannya untuk penyelesaian sengketa.