PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk.

PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk.

Setiap perusahaan publik harus melakukan prinsip disclosure untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang saham dan pihak - pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut antara lain dalam bentuk laporan keuangan kepada publik. Laporan keuangan ganda untuk periode yang sama menimbulkan misleadi...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: IKE WULANDARI, -
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:English
Published: 2004
Subjects:
K Law
K Law (General)
K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
Online Access:https://repository.unair.ac.id/135672/1/Prinsip%20Ketentuan%20sbg%20Salah%20Satu%20Sarana%20Perlindungan%20oleh%20Ike%20W.pdf
https://repository.unair.ac.id/135672/
http://www.lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: English
id id-langga.135672
record_format dspace
spelling id-langga.1356722025-02-04T13:20:35Z https://repository.unair.ac.id/135672/ PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk. IKE WULANDARI, - K Law K Law (General) K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law Setiap perusahaan publik harus melakukan prinsip disclosure untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang saham dan pihak - pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut antara lain dalam bentuk laporan keuangan kepada publik. Laporan keuangan ganda untuk periode yang sama menimbulkan misleading information dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan, sehingga PT. Bank Lippo Tbk. selaku emiten harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham publik akibat pelanggaran prinsip keterbukaan tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham publik yang dirugikan karena misleading information: Gugatan Perdata berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum, Gugatan perdata berdasarkan wanprestasi, Gugatan Kelompok, Laporan kepada Bapepam dengan disertai permohonan agar Bapepam melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya untuk menerapkan sanksi administratif. 2004 Thesis NonPeerReviewed text en https://repository.unair.ac.id/135672/1/Prinsip%20Ketentuan%20sbg%20Salah%20Satu%20Sarana%20Perlindungan%20oleh%20Ike%20W.pdf IKE WULANDARI, - (2004) PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. http://www.lib.unair.ac.id
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
continent Asia
country Indonesia
Indonesia
content_provider Universitas Airlangga Library
collection UNAIR Repository
language English
topic K Law
K Law (General)
K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
spellingShingle K Law
K Law (General)
K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
IKE WULANDARI, -
PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk.
description Setiap perusahaan publik harus melakukan prinsip disclosure untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang saham dan pihak - pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut antara lain dalam bentuk laporan keuangan kepada publik. Laporan keuangan ganda untuk periode yang sama menimbulkan misleading information dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan, sehingga PT. Bank Lippo Tbk. selaku emiten harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham publik akibat pelanggaran prinsip keterbukaan tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham publik yang dirugikan karena misleading information: Gugatan Perdata berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum, Gugatan perdata berdasarkan wanprestasi, Gugatan Kelompok, Laporan kepada Bapepam dengan disertai permohonan agar Bapepam melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya untuk menerapkan sanksi administratif.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author IKE WULANDARI, -
author_facet IKE WULANDARI, -
author_sort IKE WULANDARI, -
title PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk.
title_short PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk.
title_full PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk.
title_fullStr PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk.
title_full_unstemmed PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK STUDI KASUS P.T. BANK LIPPO Tbk.
title_sort prinsip keterbukaan (disclosure) sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi pemegang saham publik studi kasus p.t. bank lippo tbk.
publishDate 2004
url https://repository.unair.ac.id/135672/1/Prinsip%20Ketentuan%20sbg%20Salah%20Satu%20Sarana%20Perlindungan%20oleh%20Ike%20W.pdf
https://repository.unair.ac.id/135672/
http://www.lib.unair.ac.id
_version_ 1823627428154572800

Similar Items