LARANGAN KOMISARIS PERSERO MENJADI PELAKSANA KAMPANYE PEMILU

• Main Author: Amartiwi Sonya, 030810504 N
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2010
• Subjects: K Law (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/37562/1/gdlhub-gdl-s2-2010-sonyaamart-12484-tmk136-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/37562/2/gdlhub-gdl-s2-2010-sonyaamart-10934-tmk.136-l.pdf; http://repository.unair.ac.id/37562/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam UU 10/2008 UU 42/2008 yang melarang Pejabat BUMN menjadi pelaksana kampanye pemilu. Penafsiran yang berkembang terhadap konsep Pejabat BUMN bahwa Pejabat BUMN dimaksud meliputi anggota dewan komisaris persero. Tafsir ini tidak sesuai dengan tafsir dalam hukum perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan dan konseptual untuk mencari penjelasan secara sistematis mengenai pengaturan larangan anggota dewan komisaris persero menjadi pelaksana kampanye Pemilu dan akibat hukum anggota dewan komisaris persero menjadi pelaksana kampanye Pemilu. Norma larangan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008 yang melarang anggota dewan komisaris persero menjadi pelaksana kampanye pemilu tidak dapat disimpangi dengan kuasa dewan komisaris dan izin cuti. Anggota dewan komisaris persero yang menjadi pelaksana kampanye pemilu, secara hukum dianggap berakhir jabatannya karena dianggap telah melakukan rangkap jabatan. Persetujuan terhadap daden van beschikking direksi yang diberikan oleh anggota dewan komisaris persero yang menjadi pelaksana kampanye pemilu tetap mengikat persero sekalipun cacat hukum. Anggota dewan komisaris persero yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian akibat daden van beschikking tersebut. Kata kunci : dewan komisaris, persero, pelaksana kampanye pemilu