LARANGAN KOMISARIS PERSERO MENJADI PELAKSANA KAMPANYE PEMILU
Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam UU 10/2008 UU 42/2008 yang melarang Pejabat BUMN menjadi pelaksana kampanye pemilu. Penafsiran yang berkembang terhadap konsep Pejabat BUMN bahwa Pejabat BUMN dimaksud meliputi anggota dewan komisaris persero. Tafsir ini tidak sesuai dengan...
Saved in:
Main Author: | Amartiwi Sonya, 030810504 N |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/37562/1/gdlhub-gdl-s2-2010-sonyaamart-12484-tmk136-k.pdf http://repository.unair.ac.id/37562/2/gdlhub-gdl-s2-2010-sonyaamart-10934-tmk.136-l.pdf http://repository.unair.ac.id/37562/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
Similar Items
-
Pemilu 2014: Mencari Sang Promotor
by: Suparto Wijoyo, -
Published: (2016) -
Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
by: Vicky Bagus Ramadhan
Published: (2020) -
Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional
by: M. Syaiful Aris, -
Published: (2022) -
Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah
Umum
by: Muhammad Dayyan Sunni, -, et al.
Published: (2020) -
Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
by: Hanafi Rachman, 039814879
Published: (2004)