ASAS PROFESIONALITAS HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

• Main Author: DIAH ANGGRAENI, 031224153034
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2014
• Subjects: BJ1725 Ethics of Social Groups, Classes, etc., Professional Ethics; BP1-253 Islam; HG1811-2351 Special classes of banks and financial institutions; K115-130 The legal profession
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38764/2/gdlhub-gdl-s2-2014-anggraenid-32878-5.abstr-i.pdf; http://repository.unair.ac.id/38764/1/gdlhub-gdl-s2-2014-anggraenid-32878-full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/38764/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Perkembangan ekonomi syariah dalam 15 tahun terakhir tidak terlepas dari krisis moneter yang melanda Indonesia. Ditutupnya ratusan bank konvensional karena tidak mampu memenuhi kewajibannya, akibat melemahnya nilai tukar rupiah, membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun drastis. Bank Muamalat berdiri kokoh melewati badai krisis yang sempat menghantam sektor perbankan. Digunakannya prinsip syariah dalam pengelolaannya, memberikan alternatif kepada masyarakat adanya sistim ekonomi Islam, disamping sistim ekonomi lainnya. Kemudian timbul keinginan masyarakat muslim Indonesia untuk menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomiannya, sehingga kemudian muncullah bisnis syariah seperti hotel syariah, makanan bersertifikat halal, dan MLM Syariah penjualan berjenjang jasa perjalanan umroh. Menghadapi munculnya praktek-praktek bisnis yang menggunakan prinsip syariah, memberikan kewenangan kepada peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perjalanannya, kewenangan tersebut sempat tersendat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan isi akad menunjuk peradilan umum sebagai lembaga yang berwenang. Dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, membuat Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang mengembalikan kewenangan sengketa perbankan syariah kepada pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Oleh karenanya, Hakim peradilan agama diharapkan mampu secara profesional menyelesaikan perkara bisnis syariah demi tegaknya wibawa peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Profesionalitas seorang hakim yang dijabarkan dalam kode etik profesi, harus senantiasa ditegakkan dengan penjatuhan sanksi yang tegas dan obyektif atas pelanggaran unprofessional conduct, yang pada akhirnya sebagai suatu profesi, menempatkan profesi hakim sebagai profesi yang luhur.