Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Korupsi di Indonesia telah masuk dalam ranah kejahatan lual biasa (extra oldillon crimes) sehingga untuk memberantasnya dilakukan dcngan ema-eara yang luar biasa pula yail II dengan membentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dan diberikan kewenangml terllCllhl)) KPK untuk melakukan metode penyadapa...
Saved in:
Main Authors: | Amira Paripurna, SH.,LL.M, Didik Endro Purwoleksono, Prof.Dr.,SH.,MH |
---|---|
Format: | Other NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian |
Published: |
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/40939/2/paripurnaa.pdf http://repository.unair.ac.id/40939/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian |
Similar Items
-
Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
by: Amira Paripurna, -, et al.
Published: (2011) -
Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
by: AMIRA PARIPURNA, 039914888, et al.
Published: (2012) -
Model kebijakan penyadapan berdimensi Hak Asasi Manusia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi
by: Amira Paripurna, SH.,LL.M, et al.
Published: (2012) -
Model kebijakan penyadapan berdimensi Hak Asasi Manusia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi
by: Amira Paripurna, SH., LL.M, et al.
Published: (2011) -
Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
by: AMIRA PARIPURNA, 2011
Published: (2011)