PERANAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM MENANGANI KASUS KREDIT MACET DI BANK PEMERINTAHAN

Mekanisme pengurusan piutang oleh PUPN adalah Iangkah pertama PUPN merundingkan penyelesaiannya dengan penanggung hutang (debitur). Apabiia tercapai kesempatan dibuat Surat Pernyataan Bersama yang berfungsi sebagaimana Surta Pengakuan Hutang apabila pihak debitur tidak memenuhi Pernyataan Bersama, m...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: NURWAHJUNI
Format: Other NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA 1995
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/44117/1/gdlhub-gdl-res-2014-nurwahjuni-35921-3--ringk-n.pdf
http://repository.unair.ac.id/44117/2/FULLTEXT.pdf
http://repository.unair.ac.id/44117/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
Description
Summary:Mekanisme pengurusan piutang oleh PUPN adalah Iangkah pertama PUPN merundingkan penyelesaiannya dengan penanggung hutang (debitur). Apabiia tercapai kesempatan dibuat Surat Pernyataan Bersama yang berfungsi sebagaimana Surta Pengakuan Hutang apabila pihak debitur tidak memenuhi Pernyataan Bersama, maka dilakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, Penyitaan dan PeIelangan terhadap barang jaminan atau harta kekayaan debitur Surat Paksa berfungsi sarna dengan grosse keputusan Hukum Perdata -pernyataan yang diikuti pelelangan, merupakan upaya terakhir dari PUPN!BUPLN dalam menyelesaikan kredit macet. Demikian pula halnya dengan penyanderaan juga bi~a dilakukan apabila Surat Paksa tidak dipenuhi. Banyak kendala yang dihadapi oleh PUPN!BUPLN dalam upaya menyelesaikan kasus kredit macet yang dilimpahkan oleh Bank Pemerintah kepada PUPN!BUPLN, antara lain penetapan besarnya jumlah hutang yang harus dibayar sering diingkari oleh pihak debitur, dalam hal eksekusi barang jaminan, khususnya rumah sering timbul kesulitan untuK; mengo50ngkan rumah yang bersangkutan dan lain-lain.