PERANAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM MENANGANI KASUS KREDIT MACET DI BANK PEMERINTAHAN

• Main Author: NURWAHJUNI
• Format: Other NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA 1995
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/44117/1/gdlhub-gdl-res-2014-nurwahjuni-35921-3--ringk-n.pdf; http://repository.unair.ac.id/44117/2/FULLTEXT.pdf; http://repository.unair.ac.id/44117/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Mekanisme pengurusan piutang oleh PUPN adalah Iangkah pertama PUPN merundingkan penyelesaiannya dengan penanggung hutang (debitur). Apabiia tercapai kesempatan dibuat Surat Pernyataan Bersama yang berfungsi sebagaimana Surta Pengakuan Hutang apabila pihak debitur tidak memenuhi Pernyataan Bersama, maka dilakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, Penyitaan dan PeIelangan terhadap barang jaminan atau harta kekayaan debitur Surat Paksa berfungsi sarna dengan grosse keputusan Hukum Perdata -pernyataan yang diikuti pelelangan, merupakan upaya terakhir dari PUPN!BUPLN dalam menyelesaikan kredit macet. Demikian pula halnya dengan penyanderaan juga bi~a dilakukan apabila Surat Paksa tidak dipenuhi. Banyak kendala yang dihadapi oleh PUPN!BUPLN dalam upaya menyelesaikan kasus kredit macet yang dilimpahkan oleh Bank Pemerintah kepada PUPN!BUPLN, antara lain penetapan besarnya jumlah hutang yang harus dibayar sering diingkari oleh pihak debitur, dalam hal eksekusi barang jaminan, khususnya rumah sering timbul kesulitan untuK; mengo50ngkan rumah yang bersangkutan dan lain-lain.