KEWAJIBAN INDONESIA DALAM PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (TINJAUAN KEBERADAAN BANDAR UDARA SEBAGAI OBYEK SIPIL DALAM KAWASAN OBYEK MILITER)

• Main Author: ZERRY AKBAR YUDISETYO, 031211132005
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: K Law; K623-968 Civil law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/50901/1/FH.182-16%20Yud%20k%20abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/50901/2/FH.182-16%20Yud%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/50901/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Bandar udara merupakan fasilitas lepas landas dan mendarat bagi pesawat udara dan helikopter. Di Indonesia, dapat dijumpai bandar udara berada dalam satu kawasan dengan pangkalan udara dimana pangkalan udara merupakan objek militer. Dalam perang, hukum humaniter internasional menempatkan obyek militer sebagai sasaran sah serangan. Jika bandar udara berada dalam satu kawasan dengan pangkalan udara, maka bandar udara tersebut beresiko terkena serangan oleh pihak lawan. Oleh karena itu hukum humaniter internasional mewajibkan negara-negara untuk memisahkan obyek sipil dengan obyek militernya yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Walaupun hukum humaniter internasional baru dikatakan berlaku pada saat perang berlangsung, namun persiapan terkait perlindungan terhadap martabat manusia dan pembatasan penderitaan saat perang harus dilakukan pada masa damai. Kata Kunci : Bandar Udara, Pangkalan Udara, Prinsip Pembedaan