PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA

Pajak merupakan salah satu sumber peneriman negara yang paling dominan sebagai penopang keberlangsungan sistem pemerintahan suatu negara terutama untuk pembagunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak demi meningkatkan pendapatan n...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: ALVIANI RETNOMATUS S. M., 031311133039
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/59282/1/FH.%20101-17%20Alv%20p%20abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/59282/2/FH.%20101-17%20Alv%20p.pdf
http://repository.unair.ac.id/59282/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
id id-langga.59282
record_format dspace
spelling id-langga.592822017-07-20T18:46:20Z http://repository.unair.ac.id/59282/ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA ALVIANI RETNOMATUS S. M., 031311133039 HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue K Law Pajak merupakan salah satu sumber peneriman negara yang paling dominan sebagai penopang keberlangsungan sistem pemerintahan suatu negara terutama untuk pembagunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak demi meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakannya melaksanakan progam tax amnesty yang diregulasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Mendapatkan tax amnesty artinya data laporan yang selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. dalam hal tax amnesty juga menuntut apartur pajak dalam hal ini yaitu fiskus untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai harta kekayaan yang disampaikan wajib pajak. Perlindungan hukum terhadap data dan informasi wajib pajak dalam rangka tax amnesty di Indonesia yaitu bahwa status data dan informasi yang disampaikan tersebut sebagai verifikasi data dan informasi yang berguna untuk menjamin informasi yang diungkapkan adalah informasi yang jujur, lengkap, dan sebenar-benarnya, serta sebagai basis data perpajakan yang diharapkan memberikan penerimaan pajak yang berkesinambungan. Ketika status data dan informasi yang telah disampaikan wajib pajak dibocorkan, disebarluaskan dan/atau diberitahuakan kepada pihak lain maka wajib pajak dapat menempuh upaya hukum pengajuan gugatan ke pengadilan pajak. Kata Kunci : tax amnesty, perlindungan hukum, data dan informasi. 2016 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/59282/1/FH.%20101-17%20Alv%20p%20abstrak.pdf text id http://repository.unair.ac.id/59282/2/FH.%20101-17%20Alv%20p.pdf ALVIANI RETNOMATUS S. M., 031311133039 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language Indonesian
Indonesian
topic HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
K Law
spellingShingle HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
K Law
ALVIANI RETNOMATUS S. M., 031311133039
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA
description Pajak merupakan salah satu sumber peneriman negara yang paling dominan sebagai penopang keberlangsungan sistem pemerintahan suatu negara terutama untuk pembagunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak demi meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakannya melaksanakan progam tax amnesty yang diregulasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Mendapatkan tax amnesty artinya data laporan yang selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. dalam hal tax amnesty juga menuntut apartur pajak dalam hal ini yaitu fiskus untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai harta kekayaan yang disampaikan wajib pajak. Perlindungan hukum terhadap data dan informasi wajib pajak dalam rangka tax amnesty di Indonesia yaitu bahwa status data dan informasi yang disampaikan tersebut sebagai verifikasi data dan informasi yang berguna untuk menjamin informasi yang diungkapkan adalah informasi yang jujur, lengkap, dan sebenar-benarnya, serta sebagai basis data perpajakan yang diharapkan memberikan penerimaan pajak yang berkesinambungan. Ketika status data dan informasi yang telah disampaikan wajib pajak dibocorkan, disebarluaskan dan/atau diberitahuakan kepada pihak lain maka wajib pajak dapat menempuh upaya hukum pengajuan gugatan ke pengadilan pajak. Kata Kunci : tax amnesty, perlindungan hukum, data dan informasi.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author ALVIANI RETNOMATUS S. M., 031311133039
author_facet ALVIANI RETNOMATUS S. M., 031311133039
author_sort ALVIANI RETNOMATUS S. M., 031311133039
title PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA
title_short PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA
title_full PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA
title_fullStr PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA
title_full_unstemmed PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA TAX AMNESTY DI INDONESIA
title_sort perlindungan hukum terhadap jaminan kerahasiaan data dan informasi wajib pajak dalam rangka tax amnesty di indonesia
publishDate 2016
url http://repository.unair.ac.id/59282/1/FH.%20101-17%20Alv%20p%20abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/59282/2/FH.%20101-17%20Alv%20p.pdf
http://repository.unair.ac.id/59282/
http://lib.unair.ac.id
_version_ 1681147913184477184